Isu nasionalisasi bergulir dalam hajatan Pilpres 2014 ini karena salah satu capres, Prabowo Subianto, menjadikannya sebagai bagian kampanye “Selamatkan Indonesia”.
Dalam sebuah orasi di depan ratusan purnawirawan TNI dan Polri yang mendeklarasikan dukungan padanya, di Menara Bidakara Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2014), sebagaimana ditulis detik.com, dengan gagahnya Prabowo sesumbar bahwa dirinya akan menasionalisasi aset asing yang ada di Indonesia.
Katanya di pertemuan itu, sebagaimana dikutip dari detik.com:
“Seluruh kekayaan bangsa harus dimiliki oleh kita sendiri. Tapi ada pemimpin yang menjual asset, dengan gampangnya membiarkan wilayah kita dicaplok.”
Dia mungkin bermaksud menyindir Megawati, meskipn kemudian SBY yang kebakaran jenggot.
SBY balik menyindir pernyataan Prabowo sebagai suatu hal yang berbahaya. Konon, sebagaimana dilaporkan Tempo bahwa salah satu syarat Hatta Radjasa bersedia dipasangkan dengan Prabowo adalah menghilangkan point nasionalisasi itu, karena dianggap memiliki implikasi hukum internasional, dan digantikan dengan kata 'renegosiasi'.
Prabowo pun sepetinya bergeming dengan koreksi itu. Istilah nasionalisasi pun mulai tidak terdengar lagi, padahal selama ini juga hamper setiap hari istilah nasionalisasi itu merasuki pikiran kita melalui kampanye-kampanye di media.
Sumber: YouTube, TV One, 7 Juni 2014
Tidak hanya dihilangkan dan diperhalus istilahnya, kata “nasionalisasi” ini bahkan ini bahkan dinilai sebagai bagian dari black campaign pihak lawan yang ingin menjatuhkan Prabowo. Dalam salah satu wawancara dengan TV One, pada acara Respons, 7 Juni 2014, Hashim Djojohadikusumo, menuding isu nasionalisasi ini digulirkan sebagai fitnah atas Prabowo dan Gerindra.
“Kami takkan nasionalisasi. Fitnah itu...” ungkap Hashim dalam wawancara tersebut.
Nah loh, ini kan berarti Hashim menuding saudaranya, Prabowo memfitnah diri sendiri?
Video lengkapnya di sini: http://www.youtube.com/watch?v=ThTd89SGEmo
