Pergolakan Nasib Irian Barat dalam KMB

Sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus bangga dengan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaaan yang telah diraihnya. Seperti kita ketahui, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diraih bukanlah sesuatu hal yang instan dan mudah melainkan penuh proses serta pengorbanan dari seluruh rakyat. 

Jalan yang ditempuh untuk meraih kemerdekaan yakni melalui konfrontasi fisik dan juga jalur diplomasi. Berbagai jalur diplomasi yang ditempuh diantaranya yaitu melalui perundingan Linggarjati, Renville, Roem Royen dan KMB.

Konverensi Meja Bundar biasa disingkat KMB ialah sebuah perundingan antara Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). BFO merupakan perkumpulan dari Negara-negara boneka buatan Belanda. Indonesia ketika itu diwakili oleh  Drs. Moh. Hatta, sedangkan Belanda oleh Maarseveen, dan BFO oleh Sultan Hamid II. Selain Moh. Hatta terdapat beberapa tokoh lain yang terlibat dalam perundingan KMB. 

Tokoh tersebut diantaranya yaitu Mohammad Roem, Mr Ali Sastroamidjojo, Ir Djuanda, Sukiman, Mr Sujono Hadinoto, Soemitro Djojohadikusumo, Abdul Karim, Kolonel T.B Simatupang, Dr Leimana, dan Mr Moewardi. Penyelenggaran KMB berlangsung di Den Haag Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. 

Adapun tujuan dari penyelenggaraan sidang KMB ini adalah untuk memberikan penyelesaian terkait perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Perselisihan ini dipicu oleh Belanda yang mengingkari Perjanjian Renville dan melakukan Agresi Militer Belanda II kepada Indonesia. 

Alih-alih meredam kemerdekaan Indonesia, Belanda jusru menuai kecaman dari PBB dan dunia Internasional. Padahal sebelum melakukan Agresi Militer Belanda II, mereka telah melancarkan aksi Agresi Militer I yang juga mengingkari dari Perjanjian Linggarjati.

Sidang KMB yang telah diselengarakan tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut; Belanda mengakui kedaulatan RIS, pengakuan tersebut dilakukan paling lambat pada 30 Desember 1949, masalah Irian Barat akan dirundingkan kembali satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS, akan diadakan hubungan antara Uni Indonesia dengan Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda, Penarikan kapal-kapal perang Belanda dari Indonesia, dan menarik mundur tentara Belanda sertapendirian APRIS dengan TNI sebagai intinya.

Indonesia telah mendapatkan penyerahan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Terdapat hal yang menarik dari hasil perundingan KMB mengenai penyelesaian kasus Irian Barat. Kasus Irian Barat akan kembali dirundingkan satu tahu setelah pengakua kedaulatan RIS oleh Belanda. Artinya, dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun Irian Barat berada dalam status quo yang sementara berada dalam kekuasaan Belanda. 

Pihak Indonesia dan Belanda sama-sama bersikeras mengklaim Bahwa Irian Barat merupakan wilayah yang sah kekuasaanya bagi kedua belah pihak. Alasan lain yang dapat digali mengapa Belanda menagguhkan penyelesaian Irian Barat ialah karena Belanda memiliki kepentingan terselubung di Irian Barat sehingga tidak rela apabila wilayah Irian Barat dimenangkan oleh Indonesia. 

Belanda melalui Menterinya, Marseveen beranggapan bahwa Irian Barat bukanlah bagian dari Indonesia karena masyarakatnya memiliki ras yang berbeda. Kemampuan Indonesia untuk mengurus Irian Barat juga diragukan oleh Belanda. Belanda merasa bahwa dirinyalah yang mampu mengurus serta menaikan martabat Irian Barat.

Irian Barat dengan segala keistimewaanya menjadikan daya tarik bagi Belanda untuk menguasai wilayahnya. Wilayah Irian Barat yang tergolong jarang penduduk dapat dimafaatkan Belanda dalam mengatasi masalah demografi di Belanda. Ditinjau dari segi ekonomi, Irian Barat sebagai penghasil tambang seperti minyak, nikel, dan tembaga dengan konsentrasi tinggi dinilai mampu untuk menjadi obat bagi perekonomian Belanda akibat Perang Dunia II.