Stabilitas politik menjadi titik pusat bagaimana suatu negara mengalami kemajuan. Indikasi bahwa suatu negara mengalami kemajuan setidaknya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat partisipasi yang tinggi serta kelembagaan politik yang didukung sepenuh hati. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi implikasi atas pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakter negara yang bersangkutan, hal ini tentu saja bersinggungan dengan bagaimana politik mengatur perekonomian negara tersebut. Politik kapitalis cenderung mengarahkan sistem ekonominya pada sistem ekonomi liberal, bagitu juga dengan komunis dan lain sebagainya. Namun jika sistem politik kita yang berdasar pada pancasila maka ekonomi kerakyatan akan dipilih sebagai sistem ekonomi yang ideal. Dengan demikian jika dalam politik kita telah stabil, dengan sendirinya baik pembangunan dalam bidang ekonomi juga akan baik sehingga bisa mendukung sektor-sektor lainnya.
Indikasi bahwa suatu negara telah mencapai stabilitas politik adalah jika negara tersebut telah mencapai stabilitas dalam pemerintahan dan juga stabilitas dalam kehidupan yang demokratis. Stabilitas pemerintahan sendiri ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga negara, kehidupan yang dirasakan aman dan nyaman serta adanya peran negara dalam dunia Internasional. Sedangkan untuk stabilitas demokrasi, suatu negara harus mencapai kompetisi yang adil, pemilu yang reguler, diakuinya kebebasan HAM dan pers, partisipasi masa yang tinggi dalam sistem politik serta adanya akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat.
Dengan mengacu berkaca pada sejarah, kita bisa mengambil berbagai nilai positif demi terwujudnya kestabilan politik. Dalam hal stabilitas pemerintahan untuk poin pertumbuhan ekonomi, orde baru bisa menjadi cerminan yang baik. Adanya program rehabilitasi dan stabilisasi menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi setelah berakhirnya orde lama yang penuh kemelut dalam perekonomian baik akibat dari inflasi karena telah terjajah maupun karena sistem perekonomian tinggalan Belanda yang kurang pas diterapkan di Indonesia. Selain itu, rogram seperti Repelita juga baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada poin selanjutnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar warga negara, sistem swasembada pangan yang diterapkan masa Orba pun baik diterapkan. Namun dalam hal keamanan dan kenyamanan memang sangat kurang karena rezim yang dipimpin dengan tangan besi pada masa itu.
Kita juga berkaca pada masa-masa dimana instabilitas politik terjadi dimasa lampau agar kita tidak mengulanginya kembali pada masa kini atau masa yang akan datang. Pada masa Orba, pengakuan terhadap kebebasan HAM dan pers sangat kurang. Dengan menilik pada fenomena petrus atau penembak misterius tentu saja bisa dijadikan sebagai bukti betapa kebebasan HAM sangat kurang. Hal ini jangan sampai terjadi lagi dimasa kini atau masa yang akan datang untuk menjaga kestabilan politik. Selanjutnya, antar daerah harus terjalin integrasi yang baik sehingga tidak terjadi kesenjangan. Dalam hal ini kita bisa menilik pada masa orde lama dimana banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan masa depan daerah-daerah pinggiran dengan hanya melakukan pembangunan di pusat saja. Jika sampai seperti itu, kecemburuan pasti terjadi antara pusat dan daerah. Dengan adanya hal ersebut integrasi yang terjalin pasti sangat lemah, sehingga dimungkinkan terjadi instabilitas politik.
Selanjutnya, kita harus benar-benar berbenah untuk meningkatkan stabilitas demokrasi, terlebih pada poin akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini seharusnya birokrasi benar-benar melayani rakyat, namun yang terjadi malah adanya dogma bahwa dalam sistem birokrasi berpedoman ‘kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?’. Dalam hal ini kita perlu berkaca pada sistem birokrasi di hotel, bank atau public service lainnya. Baik di hotel ataupun di bank, ketika kita baru masuk saja satpam selalu menyambut dengan ramah dan menawarkan bantuan. Kemudian di hotel, receptionist juga menyambut kembali dengan senyum dan ramah. Begitu juga di bank, ketika teller dengan sopan bertanya “ada yang bisa kami bantu?”, kemudian mengerjakan berbagai hal dengan sangat cekatan dan cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun apakah birokrat kita seperti itu? Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat selalu terkesan lama dan sulit. Jika sudah seperti itu, mulai kapan kita akan berbenah? Berbenah demi terwujudnya kestabilan politik yang bisa menunjang seluruh sektor demi kemajuan negara ini.
Pertanyaan mnedasar menganai hal ini adalah mulai dari mana kita akan berbenah? Dan bagaimana caranya? Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita perlu adakan introspeksi diri. Kita berkaca pada apa yang telah terjadi dimasa lalu, kita benarkan dogma pada sistem pelayanan publik dari ‘kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?’ menjadi ‘kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?’. Namun dalam hal ini bukan berarti mempermudah segala urusan, setidaknya janganlah mempersulit suatu urusan yang semestinya mudah untuk tujuan pribadi atau kelompok.
