Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Banyak penyebab kemiskinan di Indonesia yang beragam. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan yang paling mendasar bagi pemerintahan dalam suatu Negara, apalagi di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduknya dimana angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematiannya yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang ada di indonesia sehingga masalah kemiskinan yang cukup pelik ini membutuhkan perhatian ekstra entah dari pemerintah ataupun masyarakat Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang ada di indonesia diantaranya yaitu, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterbatasan sumber daya (modal).
Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, salah satunya yaitu Negara kita yaitu Negara Indonesia. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah dengan Pemerintah menetapkan urusan penanganan kemiskinan dalam anggaran perlindungan sosial. Tujuannya, seperti termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beragam program digelar, seperti Menguatkan  Program Keluarga Harapan, beras rakyat miskin, serta program lainnya.
Perlu di ketahui, dari tahun ketahun peningkatan kemiskinan turun namun, anggaran perlindungan sosial dari Anggran pendapatan dan belanja Negara  (APBN ) meningkat. Tercatat pada setiap tahun dari ahun 2015-1019, anggaran perlindungan sosial naik rata-rata 10,3 persen, sementara jumlah orang miskin terus turun. Hal ini disebut dalam kedalaman kemiskinan menurut badan pusat stistik ( BPS) pada 2019, BPS mencatat indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,55 atau rata-rata sebesar 1,67 untuk rentang waktu 2015-2019. Indikator kedalaman ini menjelaskan bahwasannya pengeluaran orang miskin di indonesia semakin jauh dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan makin dalam, sehingga untuk keluar dari kelompok orang miskin kian sulit.
Kelompok masyarakat yang mengalami tingkat kemiskinan kian dalam ini, menunjukkan ketidakberdayaan orang miskin untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada biaya barang maupun jasa. Pendapatannya inilah yang tak mau beradaptasi sehingga, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Dewasa ini, Â pada 2018. Ketika itu, pemerintah mengalokasikan belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 173,77 triliun. Dengan dana sebesar itu, ternyata hanya mampu mengeluarkan 805 ribu orang dari kategori kelompok miskin. Dengan demikian, dalam hitungan sederhana, rasionya adalah 1:17,99 juta. Rasio termahal terjadi pada 2016, yaitu 1:49,02 juta. Tentu saja biaya tambun ini cenderung berlebihan. Sebagai misal, jika tidak ada program pengentasan kemiskinan, kemudian anggaran tersebut dibagikan kepada seluruh orang miskin, niscaya masih surplus untuk membuat seluruhnya keluar dari garis kemiskinan.
Penyebab kurangnya efesian dalam menuntaskan kemiskinan di kota kota besar Indonesia tidak menutupi kemungkinan ada kekeliruan pada program yang dijalankan sehingga pembiayaannya tidak efesien. Cara menanggulangi untuk menuntaskan kemiskinan ini dengan mengonsolidasikan penanganan kemiskinan ini dalam satu atap atau satu kebulatan dimana kebulatan ini saling berhubungan, saling terkait, dan saling bekerja sama untuk menuntaskan angka kemiskinan ini. Evaluasi pencapaian serta pemanfaatan anggaran yang  menjadi lebih mudah dan terukur. Contohnya, menyerahkan semua anggara menuntaskan kemisikinan dalam satu kantong kementerian sosial, sekaligus mengubah nomenklaturnya menjadi kementerian  penuntasan kemiskinan.
Banyak solusi  yang dapat dilakukan dalam penuntasan kemiskinan ini selain dari mengevaluasi pencapai anggaran. Berikut ini solusi yang dilakukuan oleh pemerintah diantaranya yaitu melalui berbagai program yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir. Dapat dibayangkan apabila kebijakan dan komitmen ini terus berlangsung, maka banyak jiwa yang bisa terlepas dari kemiskinan. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan. Beberapa permasalahan yang ada seperti pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan ketepatsasaran program bagi rakyat miskin. Dan perlu di ingat melakukan pengawasan dan evaluasi sistem penentuan target penerima program bantuan sosial juga perlu untuk dijalankan sehingga tata kelola bisa berjalan berkesinambungan.
Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera karena masih banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, usaha pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia dinilai kurang. Hal ini dapat diketahui dari data APBN untuk dana anggaran perlindungan sosial dari Anggran pendapatan dan belanja Negara  (APBN ) meningkat. Namun data dari BPS melalui indeks kedalaman kemiskinan menjelaskan  bahwasannya pengeluaran orang miskin di indonesia semakin jauh dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan makin dalam, sehingga untuk keluar dari kelompok orang miskin kian sulit. Banyak solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, seperti menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir dalam hal ini pemerintah yang dapat melakukannya. Selain itu pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan karena dengan pendidikan masyarakat mampu meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas hidup menjadi lebih baik dalam hal ini juga harus dibantu dengan pemerataan infrastruktur terutama dalam bidang pendidikan perlu di fokuskan lagi atau digiatkan lagi.
