Menyambung tulisan sebelum ini, pada kesempatan yang sama KPK juga berdialog dengan beberapa kepala OPD. Kepada Dinas Kesehatan KPK menanyakan berapa jumlah dokter dimasing-masing puskesmas, Kadis Kesehatan dr. H Solahuddin menjawab bahwa masing-masing Puskesmas minimal sudah ada satu dokter.
Baca Juga:Â Catatan Satu Hari Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan ! (Part I)
"Saya ingatkan pak, saya minta kepada bapak, konten pelayanan dasar masyarakat tolong dibaikkan, banyak contoh kasus diberbagai daerah ada kasus gratifikasi, pemotongan-pemotongan penerimaan, tolong gak ada cerita lagi tuch, adanya hak pegawai puskesmas yang dipotong, agar mereka bekerja baik dan benar," kata Choky.
Choky juga minta kepada Solahuddin untuk membereskan puskesmas terkait aturan soal pelayanan pengelolaan obat dan ia juga minta pihak dinas kesehatan memberi perhatian khusus kepada para dokter yang bertugas di puskesmas, dan ia berjanji akan datang ke Merangin untuk melakukan evaluasi.
Sementara itu, kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H M Zubir, KPK juga berpesan agar lembaga ini dapat menerapkan pengurusan kenaikan pangkat para guru melalui sistem aplikasi dan tak lagi melalui jalur manual yang menurut KPK rentan adanya makelar terhadap proses itu.
"Saya dengar itu, untuk naik pangkat ada makelar, bapak punya sistem donk, masak masih manual. Bagaimana logikanya bapak mengurus guru sebanyak itu, coba bicara dengan BKD, zaman sudah berubah pak, mindset harus diubah, saya bilang dengan pak sekda, cari aja Kadis yang punya visi dan misi bagus kedepan, daripada kadis cuma nyaman, duduk, terus colek sini colek situ, saya pengen bulan depan saya datang, kadis sudah ada program yang lebih, bapak contoh daerah lain mereka sudah siap," cecar Choky.
Atas cecaran Choky, M Zubir mencoba menjawabnya, "Untuk kenaikan pangkat, kami punya tim pak," ujar Zubir, namun belum selesai Zubir menjawab, Choky langsung memotong dan mengatakan " Iya saya sudah tahu, cuma untuk mengurus kepangkatan seharusnya sudah otomatis dan kita yang datang kepada mereka, kita melayani guru, jangan bapak merasa kadis sebagai raja pak, tugas bapak melayani guru, mengapa daerah lain bisa melakukan efesiensi proses dalam pengelolaan guru," tegasnya.
Selama berlangsungya pertemuan, memang berkali-kali KPK selalu mengeluarkan kata-kata "hati-hati dan saya hanya mengingatkan", ini jelas peringatan keras, kepada dinas yang menangi proyek (PUPR dan DPKP) KPK menyampaikan agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memahami fungsi-nya, sebab telah banyak kasus PPK yang kena jerat hukum sementara kadis-nya tidak, secara hukum memang PPK yang bertangung jawab.
"Hati-hati pak, kembali ke fungsi sebagai PPK, kita jangan gampang saja bilang kalau (rekanan) terlambat tinggal kita minta denda, padahal mereka terlambat akibat apa?, padahal ada proses yang tidak dimulai dengan baik, seharusnya dari awal sudah bisa kita nilai," sambung Choky.Â
Bersambung.....!
***
Oleh : Himun Zuhri
Bangko, 9/9/2018
