Menolak hingga menghalangi vaksinasi Covid-19 bisa tak dapat bansos. Bansos selama masa pandemi yang di Indonesia berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil, yang lebih mengarah kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Meskipun pengusaha pun terbantu dengan bansos itu karena pemerintah ikut menanggung jawabi karyawan mereka.
Memang pandemi yang sudah berlangsung satu tahun lebih ini berpengaruh terhadap ekonomi. Dan bukan tidak mungkin masalah ekonomi ini akan lebih banyak pengaruhnya terhadap masyarakat dibandingkan dengan akibat langsung dari virus Coronanya sendiri.
Yang menolak hingga menghalangi vaksinasi COVID-19 tidak mendapat bansos atau ditunda.Jika kata-katanya dibalik, maka artinya yang tidak menolak vaksin akan diberi bansos. Iming-iming ini mungkin akan berhasil untuk golongan tertentu.
Namun, bukankah bantuan sosial itu diadakan karena dianggap ada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jika diberhentikan karena mereka menolak vaksin, apakah tidak menimbulkan masalah baru?
Misalnya ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Atau ekonomi malah melemah karena usaha mikro pun tidak berkembang akibat daya beli masyarakat yang menurun.
Ditambah lagi, orang Indonesia itu mayoritas “berke-Tuhan-an” yang percaya bahwa hidup, mati, rejeki, jodoh, di tangan Tuhan. Jadi, mungkin malah banyak orang yang tidak peduli tentang kewajiban vaksin ini.
Penerapan denda atau sanksi administrasi?
Bukannya apatis, namun kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan masih sangat rendah. Masih ada anggapan petugas sedang cari mangsa maka seseorang dinyatakan bersalah.
Contohnya kasus tilang kendaraan, dimana pengemudi memilih memberikan uang kepada petugas daripada mengakui kelalaian dan melakukan kewajiban akibat kelalaian itu.
Saya kira untuk golongan masyarakat menengah kebawah, akan lebih mudah diarahkan jika pemimpin masyarakatnya sendiri dapat mensosialisasikan dan menginformasikan program wajib vaksin ini dengan benar.
Kecuali ada pengaruh-pengaruh dari pihak luar yang membuat masyarakat “bingung” mau ikut yang mana. Ikut program pemerintah atau pihak-pihak lain yang dipercaya tetapi bertolak belakang dengan program pemerintah?
