Mohon tunggu...
Viya Nuriyawati
Viya Nuriyawati Mohon Tunggu... Aktris - Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Universitas Jember

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Aspek Wilayah

8 September 2019   09:33 Diperbarui: 8 September 2019   13:29 1055
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang telah merencanakan mengenai ibu kota negara. Pada zaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum mengalami penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun ibu kota (kota raja). 

Sebagai contoh Majapahit memiliki peninggalan situs Trowulan yang dianggap sebagai pusat pemerintahannya; Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Perpindahan pusat pemerintahan sering terjadi di zaman kerajaan. 

Apabila suatu kerajaan tertimpa bencana, maka pusat kerajaan harus dipindahkan karena di anggap telah terkena kutukan dewa. Pergantian rajapun dilakukan seiring dengan perpindahan pusat  pemerintahan, apalagi jika pergantian tersebut melalui perebutan. 

Peristiwa mengenai pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara lainnya selain Indonesia dengan alasan yang cukup beranekaragam. Tentunya setiap negara memiliki alasan yang cukup kuat mengapa ibu kota perlu dipindahkan. 

Seperti halnya berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. 

Sebagai contohnya,  Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.

Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia. 

Setiap rencana tentunya memiliki bebrapa dampak baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi dengan pertimbangan yang benar-benar matang karena ini mencangkup negara.

Negara Indonesia tentunya memiliki alasan tersendiri  mengapa ibu kota perlu di pindahkan dari Jakarta khususnya ke luar pulau Jawa. Alasan lain mengapa ibu kota harus pindah ke luar pulau jawa dikarenakan kepadatan di pulau jawa sudah cukup tinggi. 

Sekitar tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk yag berada di Indonesia setiap pulau sebagai berikut Sumatra 21,78%; Kalimantan 6,05%; Sulawesi 7,33%; Maluku dan Papua 2,72%; Bali dan Nusa Tenggara 5,56% dan Jawa sekitar 56,56%. 

Dari data tersebut di peroleh bahwasanya di pulau jawa memiliki jumlah penduduk  tertinggi yaitu 56,56% dari total jumlah penduduk  Indonesia, sementara itu di pulau lainnya  memiliki jumlah penduduk sangat rendah  (<10%) kecuali di pulau Sumatra. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun