Perkembangan teknologi dan polarisasi dunia semakin kompleks dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan keamanan suatu negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman keamanan tradisional seperti konflik perairan, perbatasan; dan nontradisional seperti rentan bencana alam, perubahan iklim, finansial, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut, negara perlu berupaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya di berbagai bidang, salah satunya melalui diplomasi pertahanan. Mekanisme diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya modernisasi alutsista dengan pengembangan teknologi keantariksaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama atau diplomasi keantariksaan untuk mengejar ketertinggalan teknologi sehingga segala riset, inovasi, dan kebijakan Indonesia dapat menyesuaikan perkembangan global.
Astropolitik merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang pemanfaatan teknologi pada kegiatan keantariksaan melalui mekanisme politik dalam pengembangan, kebijakan yang diterapkan, strategi, dan militernya. Astropolitik tersebut menjelaskan adanya motivasi tertentu oleh suatu negara dalam eksplorasi ruang angkasa untuk optimalisasi potensi wilayah ruang angkasa dan kesejahteraan. Meskipun belum banyak yang telah dieksplorasi di ruang angkasa, ruang angkasa perlu menjadi perhatian karena menyangkut keamanan dan kemakmuran di ruang angkasa dan di bumi. Keamanan aset di ruang angkasa akan memiliki dampak yang menentukan pada konflik terestrial di masa depan. Kemakmuran ekonomi di bumi semakin bergantung pada data yang dikirimkan melalui ruang angkasa.
Pembicaraan mengenai kegiatan keantariksaan tidak selamanya mendapatkan banyak perhatian oleh masyarakat Indonesia. Selain karena faktor konten media sosial yang lebih ramai dengan permasalahan ekonomi dan situasi dunia saat ini, kegiatan keantariksaan Indonesia belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal. Di lain sisi, hal ini perlu untuk dilakukan mengingat persaingan dan kerja sama di bidang kegiatan keantariksaan merupakan salah satu fitur dalam dinamika geopolitik global. Dalam hal ini, hal utama yang perlu dilakukan adalah mengadakan integrasi lembaga penelitian dari berbagai negara. Hal ini akan memberikan dukungan peningkatan aktivitas riset keantariksaan, khususnya di Indonesia. Bidang keantariksaan merupakan salah satu bidang yang memerlukan kemampuan ekonomi tinggi sehingga sangat diperlukannya integrasi maupun kolaborasi dengan berbagai pihak dan antarnegara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mengupayakan hal tersebut dengan beberapa negara, seperti Cina Uni Eropa (UE)
Pada 26 April 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Eksplorasi Dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space). Dalam hal ini, Tiongkok menjadi mitra strategis Indonesia dalam diplomasi keantariksaan. Terdapat beberapa poin penting yang telah disepakati antara kedua negara, yaitu penelitian dan pembangunan satelit-satelit eksperimen untuk tujuan ilmiah, satelit-satelit penginderaan jauh, dan satelit-satelit komunikasi; jasa-jasa peluncuran, penjejakan dan pengendalian satelit-satelit termasuk manajemen dan operasi di orbitnya; penelitian, pembangunan, penggunaan, dan pemanfaatan sistem ruas bumi satelit; penelitian sains antariksa; dan pemanfaatan dan saling berbagi data satelit penginderaan jauh.
Adapun diplomasi keantariksaan lain yang tengah diupayakan Indonesia baru-baru ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dengan EU Copernicus, lembaga negara anggota UE yang berfokus pada pengamatan bumi dan lingkungannya, mengadakan Joint Workshop on Copernicus secara virtual pada Rabu, 13 Maret 2022. Dalam acara tersebut, telah dibahas mengenai pemanfaatan sistem Copernicus. Copernicus merupakan sistem pengumpul data dalam jumlah besar dari satelit secara in-situ. Data sistem tersebut terbuka dan dapat dimanfaatkan secara gratis. Data sistem tersebut terdiri dari 6 layanan data pengamatan bumi, yaitu perubahan iklim, monitoring maritim, monitoring lapisan atmosfer, monitoring lahan, keamanan, dan mitigasi keadaan darurat.
Pada dasarnya, pemanfaatan data sistem Copernicus tersebut telah diterapkan di beberapa aplikasi oleh institusi pemerintah maupun akademik, diantaranya monitoring luasan area sawah Kementerian Pertanian, pemantauan luasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penegakan hukum dalam kasus tumpahan minyak kapal tanker oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan mitigasi bencana banjir dan perlindungan pantai di pantai utara Pulau Jawa dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Â
Namun, pemanfaat data sistem Copernicus tersebut masih terbilang belum optimal. Menurut Dr. Rory Donnelly, Ahli Penginderaan Jauh EU-Indonesia Partnership and Cooperation Agreement (PCA), dalam acara Joint Workshop on Copernicus menjelaskan bahwa potensi penggunaan layanan data pengamatan bumi di Indonesia akan semakin meningkat. Atas kondisi tersebut, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi Copernicus di Indonesia, keahlian tenaga lokal dan kemampuan infrastruktur dalam menerima layanan Copernicus. Andreas Becker, Ketua Tim EU Global Action on Space, dalam acara tersebut mengatakan saat ini telah tersedia 5 jenis layanan terkait program luar angkasa UE untuk pemangku kepentingan ruang angkasa di Indonesia. 5 hal tersebut adalah laporan pasar strategis, diplomasi luar angkasa, peluang bisnis, penyiapan & pemeliharaan platform luar angkasa UE, dan kampanye komunikasi.Â
