JK Masih Bisa Capres 2019

Ternyata benar Pilkada 2018 ini adalah pemanasan menjelang Pilpres 2019 mendatang,  betapa tidak,  riuh redahnya Pilkada 2018 berimbas dengan Pilpres 2019, walaupun terlihat lucu juga,  karena tak ada partai yang konsiten pada porosnya masing-masing,  rupanya kemenangan di Pilkada lebih penting ketimbang menjadi konsistensi pada porosnya masing-masing, walau pasti ada yang membantah, bahwa di Pilkada tak ada poros kiri,  kanan atau poros tengah. Semua partai bisa berubah, pasanganya tergantung hitung- hitungan yang mereka buat masing-masing. 

Nah ujung-ujungnya setiap partai seperti kanan-kiri ok,  yang penting jagoan mereka menang di daerah tertentu,  jadi poros nasional,  poros tengah atau poros kiri tak penting,  sekali lagi yang penting menang.  Nah kalau pasangan dalam Pilkada menang ada indikasi kuat menambah kepercayaan diri untuk mencapreskan diri atau paling tidak menjadi cawapres. Nah seperti sebelumnya untuk Jokowi bisa dipastikan maju lagi,  presiden mana sih kalau sudah menjadi presiden rela mundur,  jika tak dimundurkan,  baik dimundurkan karena alasan konstitusi ataupun dimundurkan oleh rakyat. 

Apa lagi kalau jauh-jauh hari sudah digadang-gadang untuk maju lagi,  baik oleh partainya sendiri atau oleh partai lain yang ikut mendompleng kesuksesan presiden. Nah dalam hal ini Presiden Jokowi,  partai Golkar sejak jauh- jauh hari mendumung Jokowi untuk mencapreskan kembali pada Pilpres 2019 mendatang,  itu saat Setnov terpilih jadi ketua Golkar. Dan rupanya ketua yang baru pun " sebelas dua belas"  dengan ketua Golkar yang lama,  apa lagi sekarang ketua Golkar yang baru pembantunya Presiden Jokowi alias menterinya Jokowi, masa tidak mendukung Jokowi? 

Jika partai lain harus mundur ketika merangkap jabatan,  kali ini Jokowi punya kebijakan lain,  menteri dari Golkar tetap menjadi ketua Golkar ditambah sekjen Golkar naik pangkat menjadi menteri sosial,  mengganti Khofipah yang mundur karena maju di Pilkda Jawa Timur. Dengan demikian dukungan Jokowi semakin kuat,  karena sudah ada PDIP,  Nasdem,  Hanura,  PKB,  PPP dan sekarang ditambah Golkar,  jadi 6 pantai sudah mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri kembali menjadi capres 2019-2024, walau Jokowi ketika ditanya wartawan tetap mesam mesem saja,  seperti saat Pilkada DKI 2012.

JK yang sekarang Wapres, dengan sederet tanda jasa yang dimilkinya masih ada peluang untuk Capres 2019, jika JK mau. Sumber: gozzip.id

Kembali ke Pilpres 2019, jadi hanya tinggal 4 partai yang berada di luar Jokowi,  kalau Demokrat sejak awal mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang,  nah tinggal 3 partai yang masih bisa solid di Pilres 2019 yaitu Gerindra,  PKS dan PAN. Namun uniknya di Pilkada Jatim,  PKS kok gabung dengan PDIP,  ini agak rancu jadinya. Kalau di Pilkada 10 partai tersebut cair,  kemungkinan besar di Pilpres pun bisa- bisa mereka pecah kongsi,  jadi tak ada jaminan bahwa 6 partai di atas (PDIP,  Nasdem,  Hanura,  PKB,  PPP dan Golkar) akan bertarung dengan 3 partai ( Gerindra,  PKS dan PAN), mereka bisa pecah tergantung pada situasi,  kondisi dan ambisis masing-masing partai. 

Jikapun iya, maka peristiwa Pilkada DKI 2017 akan terulang. Dengan demikian Jokowi belum pasti menang,  jadi jumlah partai yang banyak bukan sebuah kunci kemenangan dalam Pilpres atau Pilkada.  Ingat,  ini juga terjadi ketika Jokowi diserbu lima partai besar ketika Pilkda DKI 2012, toh Jokowi bisa menang. Begitu juga ketika Anis Sandi diserbu partai besar,  lagi-lagi menang. Dengan demikian, sekali lagi,  tak ada jaminan seorang capres atau cagub menang bila didukung oleh banyak partai yang berkoalisi. Apakah pemilih kita labil? Ya belum tentu juga, yang jelas pemilih kita cerdas sekarang,  " ambil kaosnya jangan pilih orangnya atau ambil uangnya jangan tusuk gambarnya" Mantap bukan jargonnya?! 

Lalu siapa yang dipilih rakyat nantinya?  Ya lihat kerjanya dulu. Rakyat tak bisa lagi diiming-imingi dengan pencitraan.  Rakyat akan benar-benar memilih capres atau cawapres yang berpihak pada rakyat,  nah siapakah itu?  Ini dari awal saya mau tulis nama tersebut,  tapi pengantar yang begitu panjang susah untuk diputus,  jadi saya biarkan pikiran ini mengalir dan tangan ini terus mengetik dan akhirnya kesebut juga, Jusuf Kala,  JK.

Loh kenapa jadi ke JK? bukankah JK tidak bisa mencalonkan kembali?  Iya benar, kata pasal 7 UUD 45 yang diamendemenkan" Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,  hanya untuk satu kali masa jabatan". Jadi menurut konstitusi JK boleh mencalonkan lagi menjadi cawapres,karena sudah satu kali masa jabatan 5 tahun dan dipilih lagi dalam satu kali masa jabatan 5 tahun, pas 10 tahun. Tapi menariknya UUD 45 tersebut tak ada larangan untuk jabatan yang lain yatu presiden. Jadi JK masih punya kesempatan untuk bertarung lagi pada Pilpres 2019, kalau  JK ok,  ini bisa menarik,  karena yang akan dilawan selain Jokowi,  Presiden yang sekarang,  juga Prabowo yang kelihatan tetap akan menantang Jokowi kembali persis seperti ketika Pilpres 2014.

Wah kalau JK mencapreskan diri lagi,  akan ada tiga pasangan calon,  Jokowi,  Prabowo dan JK dengan apasangan masing-masing. Nah yang menjadi penentu kemenangan adalah pasangan masing-masing. Ini benar-benar akan menjadi analisa yang menariku untuk dikaji. Taruhlah Prabowo berpasangan denagn Anis Baswedan atau Tuan Guru Bajang. Jokowi berpasangan dengan Tito atau Nurmantyo. Lalu JK berpasangan dengan siapa?  JK mau tak mau,  jika mau maju kecapres lagi, cari pasangan dari Jawa dan juga militer,  bisa Nurmantyo jika belum dilamar oleh Jokowi. 

Jadi JK jika mau,  JK masih punya peluang untuk mencapreskan diri pada Pilpres 2019. Sekali- kali kita punya Presiden dari bagian Indonesia Timur,  walau pernah kita punya Presiden dari wilayah Timur,  waktu itu BJ Habibie "kejatuhan presiden", BJ Habibie menjadi presiden karena Suharto mundur,  bukan karena dipilih rakyat secara langsung,  itu sama dengan Megawati yang menjadi Presiden juga karena " kejatuhan Presiden" karena Gusdur dilengserkan oleh MPR. 

Walau JK bilang sejak jauh-jauh hari bilang " ingin istirahat momong cucu,"  tapi kalau negara memanggilnya,  mengapa tidak?  Soal usia relatif,  di AS saja usia tak dipersoalkan dan itu terbukti,  Ronald Reagan dan Donald Trump adalah presiden AS yang usianya di atas 70an. JK memang berkata " berikan yang muda", dan JK mendukung Jokowi yang lebih muda, tapi saya rasa kalau ada team sukses mendorong JK lagi,  kemungkinan JK akan bersedia dicapreskan demi negara.