Indonesia Darurat Sekularisme Politik

Politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. 

Dewasa ini fanatisme terhadap pilihan politik di Indonesia sangat terlihat, padahal fanatik terhadap pilihan politik merupakan suatu kebodohan, karena politik itu bersifat dinamis di mana yang dahulu lawan bisa jadi di pemilu berikutnya menjadi kawan, begitupun sebaliknya. Fanatisme terhadap pilihan politik adalah salah satu contoh dari tidak adanya kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.

Dalam pemilu 2019 yang telah berlangsung kemarin kita dapat melihat adanya geliat politik praktis yang menggunakan agama sebagai alat untuk menarik simpati / suara masyarakat, agama dijadikan alat politik karena masih mudahnya masyarakat Indonesia terbawa provokasi yang mengatasnamakan agama sehingga dengan satu sulutan kecil sentimen agama maka kobaran suara rakyat akan dapat diraih. Meski demikian, banyak yang sepakat bahwa agama dan politik itu seharusnya tidak boleh dicampur adukan. Sudah sejak lama upaya memisahkan Islam dengan politik dilakukan secara terus-menerus. Majelis ulama Indonesia (MUI) di tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa melarang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme dengan pertimbangan bahwa nilai-nilai barat tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia memiliki ideologi sebagai pandangan hidup dan landasan ideal negara yaitu Pancasila. Pancasila sudah menjadi ciri khas di Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai sumber dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan (manajemen politik). 

David Easton mengatakan bahwa pada dasarnya konsep politik adalah negara, kekuasaan, serta kebijakan, di mana ada usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama,  

Artinya politik berhubungan langsung dengan pengaturan sebuah negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kebaikan bersama, baik itu kebaikan negara, kebaikan pemerintah, kebaikan rakyat dan sebagainya.

Itu untuk memenuhi tujuan negara Indonesia yang ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Ketika tujuan tersebut memiliki kepekaan terhadap kebaikan, apakah harus hal tersebut dilepaskan dari agama? bagaimana negara mengatur jalannya pemerintahan? 

Apakah rakyat menyetujui apa yang pemimpin pemerintah lakukan? lalu apakah politik harus dipisahkan dengan agama? sayangnya saat ini politik telah mempunyai arti yang berbeda. 

Politik ditempuh hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata, membagi-bagi kekuasaan serta bagaimana cara mempertahankan kekuasaan tersebut tanpa dilandasi hati yang tulus bekerja untuk rakyat mewujudkan kebaikan bersama. Sehingga menimbulkan badai besar dalam dunia perpolitikan saat ini, di mana kekuasaan sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi kehidupan politik.

Apabila tidak dilandaskan berdasarkan agama, apakah politik yang dijadikan sebagai alat untuk menempuh kebaikan bersama tersebut akan menjadi kenyataan? yang terjadi sebenarnya adalah ketika tidak dipisahkan dari agama pun sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut, di mana hal tersebut terjadi akibat dari tindak, pola, serta perilaku para penguasa yang semakin hari semakin membuat rakyat menjadi gelisah. Sebenarnya para Founding Father telah memberikan kita suatu alat yang sangat berguna untuk menjalankan kehidupan politik di negara Ini, yaitu PANCASILA. Kenapa pancasila? karena di dalam pancasila terdapat nilai - nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, serta permusyawaratan. Namun, yang paling penting adalah sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari sila pertama dapat kita lihat bahwa apapun pandangan politik kita, bagaimanapun jalan politik yang kita tempuh kita harus tetap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu sebenarnya politik dan agama itu tidak dapat dipisahkan.