Â
Pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Manggarai Barat 2020 sudah di depan mata. Sudah banyak bermunculan nama-nama yang mendeklarasikan diri dan digadang-gadang menjadi calon Bupati dan wakil Bupati Manggarai Barat periode 2020-2025.
Akhir-akhir ini, di tengah banyaknya persoalan yang membelit kehidupan masyarakat Manggarai Barat banyak orang yang merindukan kehadiran sosok pemimpin yang berani dan tegas dan bajingan. Ide kata "bajingan" dipilih karena Manggarai Barat  membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, dan jujur. Rakyat sudah bosan dengan pemimpin yang hanya mengumbar imbauan dan pencitraan.
Kemiskinan, kemunduran moral, dan ketertinggalan  merupakan masalah utama di Kabupaten ini bagaikan tidak berujung. Selain itu pemerintahan yang kalut akan berbagai persoalan mulai dari ketidakpercayaan rakyat hingga KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seperti sudah menjadi tradisi.
Layaknya sebuah tradisi yang harus dilestarikan, KKN hingga detik ini terus dilestarikan dan dipelihara oleh oknum-oknum pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Motif ekonomi dan perebutan kekuasaan selalu menjadi alasan.
Timbullah sebuah pertanyaan besar, apakah pemerintahan Manggarai Barat yang bersih hanya sebuah harapan utopis? Masyarakat Manggarai Barat telah muak dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, berbagai politikus yang ditangkap dengan kasus korupsi dan janji-janji palsu tanpa bukti. Mungkin hal-hal tersebut yang membuat kebanyakan masyarakat merasa skeptis akan terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Pemimpin Manggarai Barat dibutuhkan orang yang memiliki keberanian dalam menghadapi dan mengambil risiko. Risiko diperlukan untuk membuat perubahan, dan dalam membuat perubahan, akan selalu ada risiko yang dapat berimbas baik kepada si pemimpin yang memulai maupun terhadap masyarakat  yang dilibatkan.
Karena itu Kabupaten Manggarai Barat butuh sosok pemimpin yang bajingan. Menurut Ramses Lalong Koe seorang penulis buku Ahok pemimpin Bajingan menegaskan bahwa Bajingan yang  dimaksud bukan yang sebenarnya. Itu menunjukan sosok pemimpin yang berbeda dengan pemimpin yang lain, menurutnya pemimpin 'bajingan' dia memimpin para bajingan, dalam hal ini yang melakukan korupsi.
Sebutan kabupaten Manggarai Barat sebagai kota pariwisata harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Namun sayangnya Pariwisata yang menjadi leading sector atau kekuatan utama ternyata masyarakatnya menjadi penonton dan budak ditanah sendiri. Paradoks pembangunan pariwisata sudah kentara.
Karena pariwisata tidak tampak sebagai pariwisata pengubah nasib masyarakat, pariwisata justru berwajah ideologi kapitalisme terwujud lewat upaya privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik (resources grabbing), yakni pengambil alihan penguasaan dan kontrol atas kepemilikkan, manfaat, dan akses sumber daya publik dari bersama dan  menjadi penguasaan oleh korporasi dan perorangan.
Pariwisata ditempuh melalui penguasaan atau kontrol atas pulau-pulau, pesisir, wilayah laut, tanah, air, dan pemandangan. Akibatnya semua sumber daya publik itu dikuasai dan disulap menjadi komoditi agar bisa dikonsumsi
