Pembangunan jalan tol di negara maju dan berkembang memanglah dianggap penting, dan memang ada sejak dulu. Karena memilik tujuan dan manfaat yang dianggap berguna bagi setiap daerah, tidak heran jika sekarang pemimpin Indonesia memiliki impian supaya dapat membangun jalan tol dengan capaian yang Panjang.Â
Tujuan pembangunan tol memang digunakan untuk pemerataan hasil pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu pembangunan jalan tol di setiap daerah juga memiliki peranan penting yang dianggap bisa berpengaruh pada perkembangan wiliyah & peningkatan ekonomi dalam suatu daerah.Â
Disisi lain pembaangunan jalan tol juga bertujuan memperlancar lalu lintas di suatu daerah terntu, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui prtisipasi pengguna jalan.  Seperti yang tertuang pada dasar hukum Undang- Undang no. 38 tahun 2004 yang menjelaskan  bahwa infrastruktur jalan tol merupakan salah satu bagian dari prasarana transportasi yang memiliki peran penting pada bidang perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan lain sebainya.
Tetapi dibalik tujuan dan manfaat pembangunan tol juga kerap dianggap sebagai bencana, karena pembangunan tol yang menggunakan uang negara dengan alih-alih berkerjasama. Tak sedikit pada masanya pembangunan jalan tol yang secara tiba-tiba terhenti karena mengalami krisis moneter. Seperti Saat ini pembangunan jalan tol di era kepemimpinan Jokowi sedang menjadi perbincangan publik. Dalam pencapaiannya sekarang Jokowi malah dituduh membebani Indonesia dengan hutang yang cukup banyak. Namun dikarenakan ambisinya yang besar membuat Jokowi ingin mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, walaupun menuai banyak kritik Jokowi tetap menjalankan keinginannya membangun kembali infrastrukrtur negara.
Proyek infrastruktur merupakan prioritas utama presiden Jokowi sejak memimpin pada 2014 silam. Dengan pembiayayaan yang tinggi dan pengemembalian modal yang besar membuat BUMN terlilit utang yang sangat banyak. Seperti yang dikatakan mentri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan tol lewat utang. Pembangunan tol di Indonesia paling besar dibiayai oleh utaang dan kas negara, apalagi alokasi anggaran untuk proyek insfrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. Menteri keuangan Sri mulyani mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun. Namun sebenarnya pemerintah memiliki skema pendanaan baru agar tidak bergantung pada utang yaitu dengan perjanjiang kerja sama investasi antanra Indonesia investment Authority (INA) dengan BUMN.
Jokowi menambahkan skema pendananaan seperti ini harus dikembangkan sebab dana pembangunan yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur tidak sedikit. Tidak hanya itu pembangunan jalan tol pada era Jokowi juga memiliki banyak dampak negative bagi para warga. Bagaimana tidak, dengan Jokowi membangun jalan tol banyak masyarakat yang kehilangan lahan tempat tinggal mereka ataupun lahan penghasilan mereka. Selama 7 tahun, Jokowi mengaku berhasil membangun jalan tol Indonesia sepanjang 1.900 kilometer- jika dibandingkan dengan pembangunan salama 40 tahun terakhir yang hanya 780 kilometer memang lebih jauh banyak  pada pemerintahan Jokowi.Seperti yang tertulis di akun instagram milik pribadinya yang mengatakan " Mulai tahun 2014 itu, pemerintaah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans -Jawa, Trans-Sumatra, di Klimantan, hingga Sulawesi". "Anda tahu berapa panjan jalan tol yang kita bangun dalam tujuh tahun terakhir? 1.900 kilometer!".  Yaitu dengan perjanjiang kerja sama investasi antanra Indonesia investment Authority (INA) dengan BUMN  Namun pencapaian itu dikatakan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhammaa mengatakan bahwa bukanlah suatu hal yang istimewa sehingga patutu untuk dibanggakan. Karena dibalik proyek yang besar itu menyimpan banyak masalah. Pembangunan jalan tol pada kepemimpinan presiden Jokowi lebih berdasarkan kemauan daripada kebutuhan sehingga studi atau kajiannya tidak matang. Sebagai contoh tol Trans-Sumatra yang masih sepi sejak mulai beroperasi pada tahun 2015. "Kalau Sumatra masih kosong trafiknya. Karena disana banyak kendaraan logistic seperti perkebunan. Mereka harus berhitung biaya tol, belum lagi harga BBM yang naik. Ini bisa jadi semakin tidak mau melewati jalan tol". "Kalau di pulau jawa, trafiknya cepat atau lambat pasti akan ada karena pusat pertumbuhan ekonomi 60 persen di jawa" kata Ariyono. Haal ini membuat para pengamat menili ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan jalan tol di luar pulau jawa  masih sepi dan tidak menumbuhkan perekonomian di wilayh sekitar. Karena tidak adanya inovasi dari perintah daerah. Sedangkan hal lain yang perlu dipertanyakan adalah buat apa 1.900km jika masih banyak masyarakat yag menderita, dalam artian nilai kemanfataan tidak dirasakan masyarakat. Apakah kemudian rantai distribusi bahan sembako sebagai contoh menjadi lebih baik sehingga harga bisa murah? Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun di rezim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, layakkah pembangunan jalan tol tersebut dianggap sebuah prestasi, sementara pembiayaan yang secara jor-joran itu menggunakan dana utang yang besar. Yang ujungnya menjadi beban yang harus ditaggung oleh rakyat untuk waktu yang sangat Panjang. Namun yang mengkhawatirkan bahwa tarif tol semakin tinggi. Artinya jalan tol ini sebenarnnya hanya untuk kepentingan bisnis semata. Apalagi penggunaan jalan tol hanya para pemilik mobil. Rakyat kecil mana mungkin bisa merasakan kemanfaatannya. Karena masyarakat kalangan kecil yang dirasa tidak memiliki memiliki kendaran bermobil tidak dapat merasakan keuntungan infrastruktur jalan tol serta harga masuk jalan tol yang relative lumayan mahal sehingga masyarakat memili tidak menggunakan jala tol. Akan tetapi masyarakat kalangan atas yang lebih membutuhkan ke efisiesian waktu mereka relative cepat dan tidak ada hambatan. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan akibat pembangunan ini yaitu pedagang yang disepanjang jalan yang kini tidak terlewati lagi karena mobil-mobil lebih memilik mengunakan jalan tol. Dan tentunya hanya orang-orang pemilik modal besar yang mampu berdagang di rest area, hanya mereka yang menikmati hasilnya. Tidak hanya rugi dalam pendapatan, kondisi Kesehatan masyarakat yang terlalu sering terpapar asap dan debu dari kendaraan yang melintas di jalan tol serta kebisingan akibat dari suara klakson. Sebagaai contoh para petani proboliggo yang merasakan keresahan akibat dari pembangun jalan tol. Sawah yang mereka miliki terdampak pembangunan jalan tol sehingga tanah persawahan milik para petani dibeli oleh pemerntah Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini dana pembelian masih belum di terima oleh sejumlah petani yang ada di probolinggo. Petani yang telah menjual sawahnya merasa rugi karena belum terbayarkan oleh pemerintah. Dalam pemberitaan ini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya perkataan diatas adalah fakta, pembangunan jalan tol di era Jokowi tidak sepenuhnya memenuhi keutuhan masyarakat, melainkan juga semata-mata sebagai keperluan bisnis.
