Dugaan Adanya Usaha untuk Memaksa Pengusaha Membangkutkan Usahanya

Usaha membuat Undang-Undang mencakum banyak pasal, terasa kilat dan cenderung seperti dipaksakan, mungkin ini sekedar untuk menahan agar pengusaha lokal tidak membangkutkan usahanya. 

Perusahaan padat karya yang ada di Indonesia kebanyakan perusahaan lama (tidak ada perusahaan baru) yang terlanjur sudah besar dan ada rasa sayang kalau harus ditutup.

Sehingga tetap dipertahankan, terapi Covid19 membuat mereka sudah sampai pada titik putus asa, tidak tahu kapan Covid19 berakhir dan seberapa lama hingga keadaan kembali seperti sedia kala, berapa banyak kerugian atau penambahan hutang yang harus terjadi sambil menunggu semua kembali normal. 

Mengapa Draft RUU nya tidak disebarluaskan, karena akan banyak draft RUU yang direfisi lagi dan direfisi lagi. Nanti yang di-demo revisi versi yang mana, situasi ini juga akan dimanfaatkan oleh pembuat hoax dan pengacau. Mungkin yang membuat undang-undang juga belum tahu solusi pastinya, masih coba-coba dan koreksi lagi koreksi lagi. Melawan RUU yang masih belum pasti dan terus direvisi ya sama saja melakukan protes atas dasar hoax, jadi pantas lah ditangkap Polisi sebagai penyebar hoax.

Lebih baik biarkan peraturan dibuat pemerintah, dijalankan benar atau salah hanya satu versi RUU Asli yang ada di lapangan, jika ada yang dirasa tidak cocok diprotes dengan alasan yang jelas, kemudian oleh pemerintah direvisi. 

Jadi demonstrasinya tidak bisa dituduh sebagai demonstrasi atas dasar RUU Hoax. Tentu pemerintah ada prosedurnya, kita sebagai awam tidak perlu sok tahu. Toh keadaan masih kacau karena wabah Covid19 yang mungkin berakhir paling cepat Desember 2021. Semua yang mendapat mandat memiliki wilayah tugas dan kewajiban masing-masing.

Hentikan juga pembahasan sok tahu soal perang dagang Cina Komunis dan Amerika, Oligarki, dlsb yang sifatnya asumsi dan asumsi, memangnya kita rakyat awam tahu apa. 

Kalau ada yang mau dilawan, misalnya usaha investor asing untuk membangun pabrik di Indonesia masih perlu dua sampai tiga tahun lagi baru bisa mulai kerja. Kalau terlanjur jadi pabriknya tidak mungkin dipreteli lalu diangkut ke Cina asetnya, pasti lebih lunak. Saat itu seharusnya sudah ditemukan RUU yang telah direvisi dengan banyak Kepres berkali-kali yang akhirnya menjadi cukup matang dan bisa diterima banyak orang.

Bangunlah suatu pengharapan (asli maupun palsu) untuk mensejahterakan hati para pengusaha lokal dan calon investor supaya "Merasa" punya kepastian usaha. Bantu pemerintah dengan membiarkan pemerintah sebagai pihak yang mengelola bekerja. Membangun kesan rasa aman agar pengusaha bersedia mempertaruhkan uangnya di meja judi "perusahaan".

Mayoritas masyarakat itu malas berpolitik, intinya bekerja untuk cari nafkah melanjutkan hidup. Yang rajin demo, protes, bikin isu pasti kurang dari 0.001% populasi warga Negara Indonesia. 

Negara melakukan Pemilu dan Pilkada agar seluruh Warga Negara Indonesia dapat memilih wakilnya untuk kerepotan berpolitik. Mereka pilihan rakyat bukan berarti orang paling pintar, ahli dan maha tahu. Wakil rakyat bukan siapa yang karena teriak lantang menjadi mewakili masyarakat, itu namanya preman.