[caption caption="http://cdn1-a.production.liputan6.static6.com/medias/854814/big/018212800_1429273870-Kantor_PSSI_2.jpg"][/caption]
Komite Adhoc,atau bisa di sebut Tim Adhoc untuk reformasi sepakbola Indonesia,sudah di setujui oleh FIFA.melalui rapat sidang Exco pada bulan Desember 2015.Selanjutnya kapan mulai bekerja dan bagaimana susunan pengurus komite Adhoc tidak di sebutkan oleh FIFA,ini berbeda dengan biasanya.PSSI yang dibekukan juga tidak melengkapi susunan pengurus dari komite Adhoc ini,PSSI hanya mengirimkan nama nama para anggota Komite Adhoc.Timbul pertanyaan,siapa yang ber wenang menyusun susunan kepengurusan Komite Adhoc untuk refomrasi sepakbola Indonesia ini.Barada di manakah status Komite Adhoc ini,apakah langsung berada dibawah kendali PSSI atau langsung di kendalilan atau di bawah naungan oleh FIFA.
Melihat cara dan keputusan yang sudah di putuskan dalam sidang para Exco FIFA baru baru ini,tidak ada tergambar dan tidak ada kejelasan yang detail untuk apa Komite Adhoc ini bekerja,hanya ada satu tugas saja yaitu reformasi sepakbola Indonesia sudah di setujui oleh FIFA.Tidak ada target,tidak ada pembagian pekerjaan atau Job Discripsi,tidak ada pengurus dan tidak jelas konsep dan tata cara serta mekanisme nya.Kalau bisa di katakan "mungkin terlalu cepat ",bahwa Komite Adhoc yang di setujui oleh FIFA, cendrung dengan rasa setangah hati,dengan kata lain FIFA tidak banyak harap dari hasil kerja Komite Adhoc ini.Sehingga bisa di terjemahkan bahwa Komite Adhoc,bisa dan boleh membuat keputusan yang terbaik untuk reformasi sepakbola Indonesia,dan bola ada di tangan Komite Adhoc..
Berbeda saat FIFA membentuk dan menyetujui Komite Normalisasi,pada saat itu semua terlihat jelas.untuk apa KN ini bekerja dan ada jangka waktu yang di tentukan oleh FIFA dan semua susunan kepengurusan sudah ditentukan oleh FIFA.Memang berbeda status dan sifat serta makna antara Komite Normalisasi dengan Komite Adhoc,yang ingin Saya sampaikan adalah jika di lihat dari susunan kepengurusan sebuah Komite oleh FIFA untuk sepakbola Indonesia.Komite Normalisai dibentuk sebelum sanksi FIFA di putuskan,sedangkan Komite Adhoc di setujui setelah delegasi FIFA ber kunjung ke Indonesia,untuk mendengar dan mendapatkan semua data dan masukan serta masalah yang terjadi di sepakbola Indonesia dan sanksi FIFA sudah jatuh.
Dari nama nama yang masuk dalam Komite Adhoc ada nama yang selalu di ikutkan oleh FIFA dalam berbagai macam penanganan masalah sepakbola Indonesia,yaitu Agum Gumelar.Bukan kah Agum Gumelar ini yang jadi Ketua Komite Normalisasi dan menghasilkan masalah di kemudian hari.Dimana berawal dari permintaan LaNyalla untuk memasukan orang orang atau kawan kawan/kroni Nurdin Khalid dalam kepengurusan PSSI yang sudah dibentuk dan di ketua oleh Djohar Arifin.Tapi semua permintaan LaNylla di mentahkan dan tidak satupun nama nama dari kroni Nurdin Khalid masuk dalam jajaran kepengurusan PSSI pada saat Djohar Arifin sebagai Ketum PSSI.Apa yang terjadi setelah itu,LaNyalla dengan berbagai dukungan dan alasan,kemudian membentuk PSSI tandingan di istilahkan dengan nama KPSI,tidak henti hentinya merongrong dan mengganggu suasana kepemimpinan Djohar Arifin dan tiba lah saat nya hasil kerja LaNyalla berbuah,dan sejak saat itu yang terjadi adalah, semua anggota Exco PSSI yang tidak satu kelompok dengan LaNyalla di tendang dan dikasih sanksi.
Sekarang Agum Gumelar kembali di percaya FIFA untuk bisa mereformasi sepakbola Indonesia,apa tidak mungkin akan terulang lagi sejarah kisruh sepakbola Indonesia ??.Apalagi dengan tidak ada pedoman,atau konsep dan cara atau mekanisme yang mengiringi pembentukan Komite Adhoc ini.Sudah jelas apa yang akan di kerjakan oleh para anggota Komire Adhoc tidak lah sistimatis dan terencana,bisa jadi menimbulkan masalah baru dalam sepakbola Indonesia.Dengan kata lain ada kecendrungan FIFA menyerahkan semua keputusan reformasi sepakbola Indonesia pada kondisi dan dinamika yang terjadi di Negara Indonesia.Ditambah lagi kebencian Agum Gumelar tidak di izinkan ikut masuk ke Istana bersama sama delegasi FIFA untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.Bisa jadi menambah panas dan tegangnya suasana dalam mereformasi sepakbola Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalu Menpora,sudah memberi keputusan bahwa selama Komite Adhoc yang disetujui oleh FIFA tidak mempunyai alat kelangkapan yang lengkap,seperti aturan main,arah dan tujuan,mekanisme tugas dan yang lebih penting adalah konsep dasar dari reformasi sepakbola Indonesia itu sendiri,harus lebih dahulu di tetapkan oleh FIFA melalui Komite Adhoc,selama itu pula Pemerintah tidak akan ikut serta dalam Komite Adhoc FIFA.Makanya Pemerintah Indonesia masih menunut dan tetap memegang komitmen delegasi FIFA di Istana Negara,untuk bersama sama membentuk Tim Kecil yang berfungsi sebagai media komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan FIFA.Apa Pemerintah Indonesia di giring FIFA untuk masuk perangkap jebakan BATMAN ???
Apa yang bisa dan akan dikerjakan oleh Komite Adhoc yang tidak punya kepengurusan dan pedoman kerja ?? dan apa Pemerintah Indonesia,akan menerima dan mau di ajak berunding dengan Komite Adhoc FIFA yang tidak jelas siapa Ketuanya dan apa materinya,apalagi tidak konsep tertulis yang jadi dasar untuk di rundingkan..
Untuk sementara ini status PSSI yang dibekukan tidak akan ada perkembangan menjadi cair, dan sanksi FIFA untuk Indonesia akan berlanjut,selama itu pula PSSI akan menderita dan merana.Kalau dikatakan banyak pemain yang kehilangan pekerjaan,tidak lah sebanyak buruh buruh yang di PHK ,karena masalah keuangan Perusahaan.
Komite Adhoc,yang disetujui FIFA,kalau memang punya niat baik dan ingin mereformasi sepakbola Indonesia,harus berani meminta semua pengurus PSSI yang dibekukan minta mengundurkan diri dengan hormat, dan untuk sementara waktu Komite Adhoc mengambil alih kepengurusan PSSI.Ini adalah cara terbaik untuk bisa membuat Pemerintah Indonesia,bersedia membuka pintu pada Komite Adhoc untuk berunding.Toh tidak ada kejelaan tugas,dan susunan kepengurusan dari FIFA,daripada daripada mendingan mendingan mengambil langkah kongkrit.Daripada meminta Menpora mencabut SK pembekuan,lebih susah dan banyak kendala.
Beranikah Komite Adhoc melakukan itu semua ???
Salam Garudaku, bukan burung Perkutut.
Â
