Mohon tunggu...
Vetiana Halim
Vetiana Halim Mohon Tunggu... Lainnya - Ibu dengan 4 anak

Ibu Rumah Tangga yang berharap komdisi negeri ini menjadi Berkah

Selanjutnya

Tutup

Money

Layanan Kesehatan Gratis, Kenapa Tidak?

1 Maret 2021   12:13 Diperbarui: 1 Maret 2021   14:37 96
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

LAYANAN KESEHATAN GRATIS, KENAPA TIDAK?
Oleh Vetiana Halim

Anggota komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidawati, menginginkan iuran BPJS Kesehatan kembali ke tarif semula, seiring dengan surplus BPJS sebesar 18,7 Trilyun pada anggaran 2020.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tarif peserta kelas 1 naik menjadi Rp 150 ribu, kelas 2 menjadi Rp 100 ribu, dan kelas 3 Rp 35 ribu dengan adanya subsidi Rp 7000. Mufida, berharap, khususnya tarif kelas tiga dikembalikan ke semula, yaitu Rp. 25.500 karena BPJS Kesehatan mengalami surplus.

Meskipun laporan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tersebut belum diaudit, namun kondisi ini menunjukan kondisi keuangan yang sehat karena BPJS mampu membayar seluruh tagihan layanan kesehatan tepat waktu.
Posisi per 31 Desember 2020, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas Rp 18,7 triliun.

Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar plubik yang harus terpenuhi. Konsep Islam mengungkapkan bahwa layanan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraannya. Sabda Nabi SAW:

Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya ( HR Bukhari Muaslim dari Abdullah bin Umar)

Rasulullah pernah mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis, raja mesir. Maka beliau menjadikan nya sebagai dokter untuk melayani rakyatnya.

Dari aktivitas Rasulullah tersebut, maka ditetapkan bahwa layanan kesehatan adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Dan rakyat dapat memanfaatkannya secara gratis.

Tentu hal ini akan berkaitan dengan pembiayaan layanan tersebut dalam APBN. Karena penyelenggaraannya membutuhkan biaya yang besar unguk infrastrukturnya serta obat-obatannya dan gaji petugasnya.

Jika dilihat dalam kacamata APBN kapitalisme tentunya sangat berat karena hanya mengandalkan pajak. Maka tidak heran untuk menutupinya, harus memungut dengan kemasan Jaminan Sosial Kesehatan. Sejatinya ini bukan jaminan tapi seperti halnya asuransi. Tarifnya akan naik, jika dibutuhkan dan kembali masyarakat harus merogoh koceknya untuk dana kesehatan.

Sistem keuangan Negara Islam mempunyai pos pemasukan yang kokoh dan mandiri. Pos fay'i dan kharaj serta pos kepemilikan Umum, dapat menjadi sumber pembiayaan jaminan kesehatan. Sumber Daya Alam yang melimpah, mampu mendirikan infrastruktur kesehatan yang memadai dan nyaman, serta membiayai obat-obatan dan memggaji pegawainya dengan layak. Jadi sangat mungkin jika Rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang Gratis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun