[caption id="attachment_202262" align="aligncenter" width="472" caption="Sekretaris Kampung di Papua diangkat menjadi PNS. Mereka diharapkan dapat menggeliatkan pembangunan di kampung-kampung di Papua. Foto : pemkam.papua.go.id"][/caption] Membangun Papua mesti dimulai dari kampung-kampung. Resep ini telah terumuskan secara tegas dalam Program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) yang dicanangkan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam lima tahun terakhir masa jabatannya.
Program ini sedikit banyak telah membangkitkan spirit warga Papua di kampung-kampung untuk berubah. Dengan dana Respek mulai dari 100 juta hingga 200 juta per kampung, sejumlah kegiatan tampak menggeliat. Banyak aspek telah tersentuh untuk dikembangkan,baik aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, hingga pemberdayaan perempuan.
Di Kabupaten Sarmi misalnya, ada kampung yang menggunakan dana Respek untuk pengadaan sepeda bagi anak sekolah.Di Kampung Ifar Kecil ada yang menggunakan dana untuk membangun bak dan pipanisasi dalam rangka air bersih, sementara di Kampung Maryam Kabupaten Boven Digoel, warga menggunakan dana Respek untuk membangun jalan, rumah dan pelabuhan kecil. Di wilayah pesisir, ada kampungyang menggunakan dana Respek untuk mengadakan transportasi laut. Intinya, warga membangun dengan swadaya sesuai dengan kebutuhan di kampungnya tersebut.
Bagi Pemprov dan Pemkab, dinamika pembangunan yang tengah terjadi di kampung-kampung itu, setidaknya telah mengubah pola pikir dan kinerja mereka untuk lebih fokus mengembangkan kampung-kampung. Pemerintah Kabupaten Merauke misalnya, tidak tanggung-tanggung telah menargetkan bahwa pada 2013 tidak ada lagi kampung-kampung di pedalaman yang terisolasi. Untuk tujuan itu,sejumlah ruas jalan darat tengah dikerjakan dan sarana telekomunikasi sedang dibangun hingga ke pedalaman.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, di Merauke, Senin (23/7/2012) mengatakan, pembukaan dan perbaikan jalan-jalan itu untuk membuka akses ke kampung-kampung pedalaman, antara lain di Distrik Muting, Ulilin, dan Elikobel.
Romanus mengaku sudah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Merauke, agar bus Damri membuka trayek hingga ke Muting (247 kilometer dari kota Merauke), untuk memberikan layanan transportasi umum bagi masyarakat di ketiga distrik itu.
"Sekarang kalau panen rambutan sudah bisa naik Damri dari Muting ke kota Merauke, bayar Rp 100.000," ujar Romanus.
Selain itu, Pemkab Merauke akan menganggarkan Rp 20 miliar dalam APBD perubahan, untuk memperbaiki jalan Merauke-Jagebob. Selain itu, tahun 2013, pemkab akan membangun terminal umum di Distrik Tubang. Pemkab juga mendorong transportasi sungai hingga distrik pedalaman seperti Kaptel dan Animha.
Agustus tahun ini akan ada launching penggunaan telepon seluler dari distrik Kimaam , Wanam, Ta bonji, Tubang, Ngguti, Okaba, Ulilin, Elikobel, Kurik, Kaptel, Malind, Animha, Naukenjerai, dan Sota.
"Masyarakat sudah bisa pakai handphone. Sarana telekomunikasi dibangun sehingga sudah tidak ada lagi pedalaman," katanya.
http://regional.kompas.com/read/2012/07/23/1653096/2013.Tidak.Ada.Kampung.Pedalaman
Untuk mengelola pembangunan di kampung-kampung, sejak tiga tahun lalu Pemprov Papua telah mengangkat Sekretarus Kampung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi PNS.
Dengan kebijakan ini, ratusan tokoh kampung yang berijazah minimal Sekolah Menengah Pertama telah diangkat menjadi Sekretaris Kampung dan berstatus PNS. Di Kabupaten Merauke misalnya, belum lama ini Bupati setempat telah menyerahkan SK pengangkatan PNS bagi 134 Sekretaris Kampung.
Ada ribuan kampung di seluruh wilayah Papua. Maka sangatlah tepat pembangunan masyarakat dan wilayah difokuskan di kampung-kampung. Jika kampung-kampung semakin maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera, niscaya keinginan sekelompok orang untuk memisahkan diri dari NKRI, dengan sendirinya akan luntur. Semoga......