Mohon tunggu...
Vera MuftiHasnah
Vera MuftiHasnah Mohon Tunggu... Penduduk bumi

Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Keadilan Hukum di Indonesia

13 Juli 2020   19:31 Diperbarui: 13 Juli 2020   22:31 12 1 0 Mohon Tunggu...

Hukum, keadilan dan korupsi

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat INDONESIA*
*Syarat dan ketentuan berlaku

Indonesia adalah Negara hukum. Istilah tersebut sudah termuat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Tapi realita pada kasus-kasus yang ada tidak sesuai pada pasal tersebut. Masih sering dijumpai hukum yang bersifat tumpul keatas tajam kebawah, artinya yang berkuasa semakin Berjaya dan yang lemah semakin menderita. Padahal hakikatnya semua rakyat memiliki hak yang sama dimata hukum, tapi kenyataannya tidak.

Salah satu hak warga negara adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (pasal 28D ayat 1). Menurut saya jika pasal tersebut diterapkan pada beberapa kasus, seperti kasus kakek samirin yang memungut sisa getah karet di pohon kemudian dihukum penjara selama 2 bulan 4 hari. Dan jika sisa getah karet itu dirupiahkan hanya sebesar Rp.17.480. 

Hal ini membuktikan bahwa hak kakek samirin sebagai warga negara Indonesia belum terpenuhi. Tidaklah adil hukuman yang diberikan kepada kakek samirin karena tidak sedikit pula para koruptor yang mencuri uang rakyat yang bahkan jumlahnya lebih besar daripada jumlah yang diambil oleh kakek samirin tapi bisa melenggang tanpa beban.

Kasus kedua,kasus kakek busrin yang mengambil 3 batang pohon mangrove untuk menahan batang pohon pisang yang hampir roboh dan untuk kayu bakar, dihukum 2 tahun penjara dan denda 2 miliyar. Sedangkan perusahaan yang membakar hutan hanya didenda 2 miliyar dan bosnya dibiarkan bebas. Jika dakwaan yang ditujukan pada kakek busrin adalah larangan merusak ekosistem mangrove. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua kasus ini sama-sama merusak lingkungan. Tapi kenapa ? hukuman yang diberikan pada kakek busrin lebih berat dibandingkan kasus pembakaran hutan. Bukankah keadilan harus dirasakan semua orang bukan hanya segelintir orang.

Memang seharusnya segala tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Namun berbeda jika pelakunya adalah orang yang memunyai kekuasaan. Mereka membayar dan akan keluar dengan mudah berbanding terbalik jika si pelaku dari kalangan bawah atau rakyat biasa yang bahkan tak mengerti hukum, mereka akan pasrah dengan keputusan majlis hukum.

Suatu tindakan yang tidak adil akan mendatangkan keuntungan bagi suatu pihak dan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lainnya. Hukum layaknya barang yang bisa diperjual belikan. Ketika para penguasa bisa membelinya dengan mudah dan rakyat biasa menerima kesengsaraan akibat tak punya harta. Akibat dari ketidakadilan akan membuat masyarakat tak lagi percaya terhadap hukum, menimbulkan perpecahan, pembrontakan dimana-mana bahkan mereka akan merasa terancam sebab hukum sudah tidak menjadi tempat berlindung.

Disini bisa dilihat bahwa penerapan sila ke 5 belum sesuai harapan atau pencapaian, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa yang merasakan keadilan hanya orang-orang tertentu. Indonesia bahkan belum sepenuhnya merdeka karna negri ini masih terikat pada ketidakadilan pemerintahannya sendiri. 

Dari beberapa kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa penegakan keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masih ada hukum pilah pilih di negri ini. Dan jika hukum dibiarkan secara terus menerus maka yang ada hanya ketidakadilan semata.

Oleh karena itu, marilah membangun keadilan hukum tanpa memandang bulu karna sejatinya semua masyarakat itu sama dimata hukum tanpa terkecuali. Tidak ada bedanya antara si kaya dan si miskin atau si penguasa dan rakyat biasa. Sehingga integrasi antar masyarakat bisa tercapai dan hubungan antara pejabat dengan rakyat dapat terjalin dengan harmonis. Masyarakat kecil juga tidak akan resah lagi dengan ketidakadilan hukum.

VIDEO PILIHAN