Ombudsman Sumatera Utara menemukan pelanggaran di sejumlah SMA Negeri di Medan. Sejumlah siswa baru diterima lewat jalur tidak resmi. Pihak sekolah membuka kelas tambahan untuk menampung siswa baru yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Online.
Di SMAN 2 Medan terdapat 5 kelas tambahan. Total terdapat 180 siswa ilegal. Selain membuka kelas siluman (tambahan), juga ditemukan modus lain yaitu mencampur siswa ilegal dengan siswa yang masuk jalur resmi. Seperti yang dilakukan pihak SMAN 13 Medan dimana ditemukan 72 siswa ilegal.
Ombudsman Sumut memerintahkan semua siswa siluman harus dikeluarkan dari sekolah. Dinas Pendidikan diwajibkan untuk memfasilitasi agar siswa bisa pindah ke sekolah swasta. Di sisi lain Dinas Pendidikan kota Medan sepertinya sulit menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.
Pihak orangtua merasa keberatan dengan rekomendasi Ombudsman karena dikawatirkan akan mempengarui mental siswa. Memang pindah sekolah disaat proses belajar mengajar berjalan jelas tidak menguntungkan. Belum lagi siswa tentu akan merasa malu.
Siapa yang bersalah dalam kasus ini, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, atau orangtua?
Pihak Sekolah
Kepala sekolah tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab. Perlu ditelusuri motif kepala sekolah menerima siswa tidak resmi. Apakah ada kerjasama dengan pihak komite sekolah dan guru-guru yang lain?
Apakah pihak sekolah mematok angka tertentu? Beberapa sumber menyebutkan orangtua harus menyetor sejumlah dana sekian juta yang bisa dicicil selama 3 tahun.
Dinas Pendidikan
Apakah pihak Dinas Pendidikan betul-betul tidak mengetahui praktik curang yang dilakukan pihak sekolah? Andai Ombudsman tidak bertindak bisa jadi kasus ini akan menguap. Semua pihak akan berlaku seperti tidak terjadi apa-apa.
Kasus ini juga menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan dinas pendidikan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru. Atau memang ada main mata?
Orangtua Siswa
Siapa yang tidak ingin anaknya sekolah di sekolah negeri favorit? Cuma malangnya ada orangtua yang mau melakukan cara apapun demi anaknya sekolah di sekolah negeri. Padahal sudah ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Orangtua mau menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri yang bagus tentu dengan harapan masa depan anak akan cemerlang. Dari segi biaya mungkin lebih murah daripada sekolah swasta. Dan mungkin juga karena gengsi semata.
Walau pemerintah berusaha membangun sistem yang baik guna meminimalisir praktek KKN namun nyatanya ada oknum yang memanfaatkan celah. Pihak sekolah bisa jadi menganggap momen penerimaan siswa baru adalah saat panen raya. Walau bisa dibilang nekad! Sebagaimana juga para orangtua, tahu itu ilegal kok tetap mau.
Rekomendasi Ombudsman memang terdengar kejam. Siswa-siswa ilegal tersebut jelas punya konsekwensi tidak akan mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Data mereka tidak akan tercatat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana jika kelak mereka akan ujian nasional?
Parahnya siswa-siswa ilegal, seperti di SMAN 2 Medan, mereka tidak melakukan aktivitas belajar. Mereka hanya datang lalu duduk-duduk. Kelas mereka juga sepertinya bukan ruang kelas yang layak. Dalam hal ini jelas anak-anak yang menjadi korban.
Orangtua juga jangan berkeras untuk tetap menyekolahkan anak mereka di sana. Di Medan banyak juga sekolah-sekolah swasta yang berkualitas. Lebih cepat mereka pindah lebih baik. Walau ini mungkin akan menimbulkan luka bathin. Semoga berjalannya waktu mereka akan bisa merima situasi itu dan fokus pada pelajaran ke depan.
Kasus ini tidak boleh dipetieskan. Harus dilakukan investigasi menyeluruh apakah terdapat permainan atau korupsi atau tidak. Siapa yang bersalah harus diberi hukuman maksimal. Hukuman-hukuman yang bersikap administrasi tidak cukup. Agar menimbulkan efek jera dan tidak akan terulang.
Sepertinya selalu ada hal-hal yang berbau korupsi di Medan dan Sumatera Utara ini. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi pondasi ternyata tercemar. Walau sebenarnya isu-isu negatif di dinas-dinas yang ada di kota Medan sudah lama berkembang di Masyarakat.
