Salah pilih? Siap-siap dimutasikan pasca pemimpin baru terpilih. Bisa non-job atau diberhentikan kalau pimpinan tidak suka dicari-cari salahnya. Untuk yang tepat memilih, siap-siap posisi basah, dengan kewajiban setoran berlimpah. Akhirnya APBD jadi mainan nikmat untuk bahan profit.
Belum lagi jual beli jabatan yg marak terjadi. Jadi kadis bertarif sekian, camat sekian, lurah sekian, bahkan kepala sekolah di beberapa tempat ada biayanya. Kami percaya tidak semua daerah demikian. Namun fenomenanya marak dan seperti menjadi rahasia umum yang diwajarkan.
Ujungnya, masyarakat sebagai objek pelayanan seringkali ditelantarkan. Untuk daerah-daerah yang PAD-nya besar, bisa jadi mainan-mainan yang dilakukan di dalam masih tersamarkan dengan hasil yang terlihat. Pejabatnya dapat jatah, masyarakatnya bisa merasakan pelayanan.
Yah, masyarakat bisa apa, yang kuat teriak-teriak hanya LSM. Kalau sudah dikondisikan, kenyang, kalem, dan diam. Masyarakat madani yang idealis bisa teriak, tapi energi mereka tersita pada skema proses panjang yang melelahkan dan sering kali tanpa hasil. Arus prosesnya memang seakan dibuat demikian.
Bagaimana dengan daerah yang PAD-nya kecil? Ya siap-siap pada akhirnya tidak berkembang. Karena habis disedot dari dalam, prioritasnya balik untung modal, bukan pembangunan.
Ada bupati-bupati di daerah jauh sana, yang ngantor hanya 2-3 hari seminggu, sisanya stay di Jakarta atau main ke luar negeri. Kepemimpinan cari nikmat demikian merepotkan staf birokrasi yang mau serius mengerjakan tugasnya, jadi terbengkalai karena tidak bisa mendapat acc pimpinan dengan cepat. Akhirnya idealisme mereka tergerus dan apatis sendiri.
Sudah benar lah wacana Pilkada Asimetris. Titik tumpunya menurunkan ongkos politik biaya sultan, menghasilkan pemimpin berkapasitas, dan menghadirkan pemerintah untuk rakyat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mengutip pandangan Sri Nurhayati, Peneliti LIPI yang sejak 2012 mengkaji evaluasi Pilkada dengan konsep asimetris, disampaikan hasil kajiannya menyatakan bahwa Pilkada Asimetris sangat diperlukan menyesuaikan dengan aspek sosial budaya setempat.
Prof.Dr. Siti Zuhro, MA, peneliti senior LIPI dalam Seminar Nasional Bawaslu mengatakan, dirinya sering berbeda pandangan dengan pemerintah dalam banyak hal. Namun ide Pilkada Asimetris adalah hal terbaik yang harus didukung dan direalisasikan demi kepentingan Rakyat Indonesia.
Pilkada Asimetris telah dilaksanakan di 3 daerah, Aceh, DKI, dan Yogyakarta. Aceh dengan kekhasan adanya partai lokal, DKI dengan pemilihan hanya di tingkat gubernur (wali kota berasal dari ASN pejabat eselon), dan Yogyakarta, kebalikannya di mana yang dipilih hanya bupati dan wali kotanya.
Di DKI birokrasinya terbukti efektif, karena di tingkat kota/kabupaten tidak perlu Pilkada dan berjalan ideal tanpa biaya mahal. Model berbeda-beda ini tentu tidak bisa disamakan satu dan lainnya. Namun menjadi yang terbaik dengan kecocokan kearifan lokal daerahnya masing-masing.
