Kembali menurut Ketua Pansus, Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, Doli menuturkan bahwa pertimbangan matang atas terpilihnya Nusantara tersebut didasarkan pada tiga aspek. "Kami menilai sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, dan filosofis yang nanti ada penjelasan dalam RUU ini kenapa disebut Nusantara", ujarnya
Nah aspek Historis,Sosiologis dan Filosofis ini yang banyak di perdebatkan oleh banyak orang. Dari sekian banyak pengamat, ahli dan sejahrawan.  Sebut saja, Sejarawan JJ Rizal, menurutnya jika niat bikin IKN untuk memutus ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, maka pemberian nama  Nusantara itu otomatis bertolak belakang dengan gagasan pokok memutus kesenjangan itu.
Alasanya bahwa istilah Nusantara  mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan manca negara (luar kota Majapahit), katanya kepada KOMPAS TV, Senin (17/1/2022).
Nah, di luar kota Majapahit inilah yang disebut Nusantara. Sebab itu sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan tetapi juga peradaban.
"Dalam konteks Jawa sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis. Sebab itu sejak zaman pergerakan istilah Nusantara tersingkir karena dianggap Jawa sentris," ujarnya.
Boleh kan sejahrawan berpendapat? Juga pendapat lainnya dari berbagai ahli termasuk masyarakat dan netizen khususnya. Bagi saya sah-sah saja.
Namun, perlu di catat nih. Menurt Ketua Pansus, Doli. Dia mengungkapkan bahwa nama "Nusantara"  pun telah disetujui oleh semua fraksi dan telah diputuskan untuk dimasukkan dalam RUU tersebut. Dan... sekarang  RUU tersebut telah disahkan? Dimana letak nama Nusantaranya dalam RUU tersebut, dan pasal berapa? Saya sendiri belum menemukan.
Sekalipun, menurut Doli, bahwa Pansus sebenarnya baru mengetahui nama Nusantara tersebut sebagai penamaan ibu kota baru setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat Panja RUU IKN.Â
Sama kan dengan penjelasan di atas? Disebut bocoran atau tidak, tapi dalam rapat yang resmi dan sah sesuatu yang tidak bisa kesampingkan dalam praktek  ketatanegaraan.
Doli memang sempat mengatakan bahwa terkait adanya 80 usulan nama IKN yang disampaikan Menteri Suharso, itu merupakan ranah pemerintah dan akhirnya diputuskan nama Nusantara.
Pada tanggal 17 itu, menurut ketua Pansus dan tentu anggota pansus  bertanya-tanya kapan nama IKN mau diputuskan? Apakah diserahkan kepada pemerintah atau disebutkan langsung dalam RUU Ini. Lalu menurutnya, mereka bersepakat bahwa langsung dimasukkan saja dalam satu bagian dalam keputusan.
