Berawal dari munculnya isu pemanasan global hingga kekhawatiran akan kelangkaan pangan, banyak ahli yang berpendapat bahwa pada tahun 2050, dunia akan mengalami krisis pangan. Ditambah lagi dengan prediksi meningkatnya jumlah populasi manusia di angka lebih dari sembilan milyar. Hal inilah yang memicu adanya kampanye diet sehat untuk mengurangi konsumsi pangan sehingga sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Faktanya, diet yang menjadi gaya hidup sudah dipraktekkan banyak orang dengan olah raga teratur. Akan tetapi bagi beberapa orang yang diet dengan menggunakan obat atau operasi sedot lemak, memberi kesempatan lebih untuk meningkatkan porsi makannya.
Hal ini sangat ironi bila di beberapa belahan dunia ketiga, masih berjibaku dengan kekurangan air dan kelaparan, contohnya di beberapa negara Afrika. Bila dikaji dalam konteks Indonesia, hampir tidak ada berita tentang kelaparan, tapi bukan berarti tidak ada masalah kekurangan bahan pangan. Beberapa kebutuhan pokok di Indonesia masih impor dari negara tetangga seperti beras dari Vietnam dan singkong dari Thailand. Selain itu, kedelai juga masih impor dari Amerika. Hal ini mengundang banyak keprihatinan yang mendalam bagi negri ini yang telah melabeli dirinya sebagai negara agraris. Tapi, khusus gandum, Indonesia masih impor mutlak karena memang gandung belum dapat ditanam di Indonesia
Beberapa kebijakan pemerintah sering menjadi polemik baru, khususnya di tingkat petani. Ketika harga pangan naik di masyarakat, solusi dari pemerintah adalah melawannya dengan impor, sehingga keterserapan bahan dari petani lokal rendah. Selain itu, minim upaya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian ditambah lagi permasalahan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian. Banyak pemuda yang emoh menjadi petani karena hasil kurang menjanjikan. Selain itu, profesi petani adalah pekerjaan yang melelahkan dengan hasil yang terkadang tidak sesuai dengan harapan.
Pada kasus ini, pemerintah perlu turun tangan dan terjun langsung agar lahan-lahan produktif tidak ditinggal begitu saja. Lahan-lahan produktif harus mempunyai tuan yang akan menggarapnya. Pemerintah harus melakukan porsinya dengan baik sesuai dengan kondisi budaya dan kearifan lokal sekitar. Mungkin pemerintah perlu mencontoh negara tetangga yang menjadikan pertanian sebagai komoditi unggulan baik untuk nasional maupun ekspor. Sehingga mereka mampu membranding dirinya menjadi "kitchen of the world".
Dipahami bahwa mayoritas lahan pertanian berada di wilayah desa. Lebih jauh lagi, bila ditilik, salah satu program pemerintah adalah yang mengucurkan dana desa. Hal tersebut akan lebih baik bila desa yang unggul di sektor pertanian menggunakan dana tersebut untuk perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Periode lima tahun lalu, kiranya sudah cukup bagi desa untuk selesai dalam membangun infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Berdasarkan informasi dari Kementrian Keuangan, dana desa digunakan merupakan dana untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan desa, kualitas hidup warga desa, dan penanggulangan kemiskinan sesuai rencana kerja pemerintah desa.
Bila dikaitkan dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk dengan sistem distribusi yang efektif dan efisien. Ditambah lagi, salah satu misi Sislognas adalah membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitas dari pedesaan, perkotaan, antar pulau, hingga hub internasional melalui kerjasama antar stakeholder. Lebih lanjut lagi, simpul perdesaan yang mempunyai korelasi dengan produk pertanian juga menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu, yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama adalah, adanya disparitas harga bahan pangan di beberapa daerah di Indonesia seperti di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Papua.
Realitanya, produk pertanian mempunyai beberapa kekhasan. Berdasarkan dari presentasi Sislognas khususnya pada bahan pertanian, dinyatakan bahwa penempatan sentra produksi dan konsumen masih tersebar. Kemudian terdapat banyak variabilitas jumlah produksi. Sifat bahan pertanian adalah perishable (mudah rusak) sehingga membutuhkan penanganan dan distribusi yang tepat. Lebih lanjut lagi, adanya beban atau volume barang yang tidak seimbang antara titik awal dengan titik destinasi dan terkadang terjadi ketidaklancaran dari sentra produksi menuju konsumen.
Oleh sebab itu, Sekarang saatnya perangkat desa berfikir bagaimana komoditas utama dapat mengalir melalui rantai pasok yang efektif dan efisien. Memang, kelancaran rantai pasok membutuhkan kerja sama antara para pemangku kepentingan. Akan tetapi desa sebagai sentra produksi dapat memainkan peran penting menangani bahan agar tidak mudah rusak. Salah satunya adalah berperan dalam mendirikan Gudang Pangan Desa (Gupades).
Gupades dapat diartikan sebagai bangunan permanen yang dapat mengakomodir dan menyimpan produksi pertanian desa serta menjadu hub antara petani dengan pengepul atau distributor. Gupades dapat ditambahkan berupa cold storage sehingga mampu menyimpan bahan pangan sehingga lebih awet dan usianya lebih lama. Pada pelaksaanaanya Gupades dapat dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sehingga selain menjaga ketahanan pangan desa, dapat pula meningkatkan perekonomian warga.
Hal yang paling mendasar setelah Gupades didirikan adalah peningkatan kemampuan SDM desa. SDM ini berfungsi mengelola dan menjalankan gudang tersebut sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga. Kemampuan SDM ini dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan Gupades untuk mendukung kinerja sislognas. Selain itu, gupades dapat dimanfaatkan sebagai tempat quality control sebuah produk pertanian. Bila Quality control diterapkan dengan baik, mutu bahan pertanian yang keluar dari Gupades dapat dijamin kualitasnya.
Selain kegiatan penyimpanan dan penjaminan mutu bahan pertanian setelah panen, Gupades dapat mempunyai manfaat banyak. Gupades sebagai titik awal pembersihan produk pertanian, pengemasan sebelum didistribusikan, penyimpanan alat dan mesin pertanian, penyimpanan bahan produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Harapannya, dengan adanya Gupades ini, kegiatan pertanian di desa dapat menjadi model perekonomian baru bagi warga desa dan keberlanjutan rantai pasok bahan pertanian terjamin. Selain itu, Gupades menjadi salah satu pilar penting sislognas pada agro-logistik.
