Novel Baswedan sebagai eksekutor lapangan dalam kasus OTT Edhy Prabowo jelas berpegang pada aturan yang berlaku dalam internal KPK, apalagi yang ditangkap adalah seorang Menteri.
Artinya secara hukum yang berlaku dalam internal KPK kasus OTT Edhy Prabowo sudah memenuhi syarat untuk dilakukan OTT.
Masalahnya adalah bukti awal terkait dengan OTT oleh KPK itu banyak, sementara personil KPK terbatas.
Bisa saja kemudian oleh internal KPK dilakukan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh pihak KPK disesuaikan dengan personil KPK yang ada.
Oknum yang memenuhi syarat untuk dilakukan OTT oleh KPK kemudian dibahas oleh pucuk pimpinan KPK (komisioner KPK) , bila memerlukan persetujuan Presiden selaku kepala Negara... lalu dimintakan persetujuan Presiden.
Pertanyaan yang muncul kemudian mungkinkah ada pertimbangan " politis " dari komisioner KPK maupun Presiden??.
Dari titik inilah kemudian muncul beragam spekulasi, salah satunya munculnya dugaan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Mengapa?? terkait ekspor benur, tidak ada unsur kerugian negara secara langsung, yang ada adalah penyalah gunaan kekuasaan lewat pemberian ijin ekspor benur.
Nilai suapnya juga relatif sedikit dibanding Mega skandal yang lain yang seharusnya lebih diprioritaskan.
Benar bahwa ekspor benur (anakan lobster) sangat merugikan nelayan secara keseluruhan dan merusak lingkungan secara umum.
Bila itu masalahnya tidak perlu OTT oleh KPK juga bisa.
