Saling lempar tuduhan lengkap dengan beragam barang bukti antara dua kubu tentang kecurangan Pilpres berseliweran di medsos.
Ibaratnya biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,KPU sesuai dengan tahapan Pilpres bekerja mulai dari penghitungan perolehan suara Pilpres ditingkat TPS kemudian naik secara berjenjang hingga akhirnya sampai ditingkat Nasional.
Tidak lupa KPU juga input data secara electronic yang untuk saat ini (24-4-2019) dari data yang masuk untuk sementara dimenangkan kubu 01.
Disaat yang sama berdasarkan data yang masuk kubu 02 menurut hitungannya kubu 02 yang menang,sedang menurut hitungan kubu 01 ,maka pihak 01 yang menang.
Artinya banyak pihak mulai dari kubu 01,kubu 02,penyelenggara Pilpres,pengamat independent,Lembaga survey punya data yang beda satu sama lain,baik tentang perolehan suara maupun tentang pemenang Pilpres 17-4-2019.
Jelas secara legal formal kebenaran obyektif dimiliki pihak KPU,sementara kebenaran yang dimiliki oleh kubu 01,kubu 02,pengamat independent,Lembaga survey masuk kategori kebenaran subyektif/kebenaran EMOSIONAL.
Berdasarkan hal tersebut diatas secara legal formal yang jadi pegangan dalam menentukan pemenang Pilpres 2019 adalah berdasarkan keputusan KPU,bagi pihak yang tidak puas dipersilahkan menuntut di pengadilan lengkap dengan barang bukti.
Berdasarkan alur diatas disertai dengan beragam fakta di lapangan yang berseliweran di medsos maka pemenang Pilpres 2019 sudah bisa ditebak arahnya.
Pertanyaannya kemudian sudah siapkah penyelenggara PEMILU beserta aparat Negara lainnya menghadapi PEOPLE POWER dengan beragam cara baik secara legal formal maupun secara illegal akibat tuduhan adanya kecurangan Pilpres 2019 secara telanjang,terstruktur,sistemik dan massive.
Model berbalas pantun dimana fakta bisa direkayasa,yang benar jadi salah,yang menang jadi kalah atau sebaliknya cuma melahirkan social distrust dimana mana.
Intinya adalah didepan mata terpilih dua jalan,yaitu jalan menuju jurang kehancuran dan jalan menuju REKONSILIASI.
