Kecurangan Penyelenggaraan Pilpres 17-4-2019 bersifat Terstruktur Sistemik dan Massive/TSM yang berakibat kubu 02 dirugikan,banyak pihak yang sepakatÂ
Patut diduga kecurangan tersebut sejak awal sudah direncanakan/by design dengan beragam cara mulai dari memilih penyelenggara PEMILU yang partisan/bisa disetir,penggunaan kotak kardus yang mudah "diakali".
Indikasi kecurangan Pilpres 2019 bersifat TSM makin nyata kelihatan ketika pihak KPU memutuskan blangko C1 yang berisi berita acara hasil Pilpres 2019 tidak bisa diakses di laman KPU ,akibatnya kesalahan dalam input data C1 sulit diawasi publik.
Memang peraturan cuma memerintahkan blangko C1 yang memuat hasil PEMILU harus dipajang di Kelurahan/Desa 7x24 jam,tidak dipajang di laman KPU tidak melanggar aturan.
Ditambah lagi keputusan BAWASLU yang mencabut ijin :jurdil.org mengawasi PEMILU sekaligus meminta KOMINFO untuk memblokir situs tersebut.
Akibatnya beragam kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur,sistemik dan massive/TSM sulit diawasi publik secara luas.
Akibatnya bila beragam kecurangan tersebut dibawa ke pengadilan sebagai sengketa PEMILU sulit dimenangkan penggugat.
Mengapa??Bisa jadi jumlah suara yang disengketakan tidak merubah yang menang,atau ketika beradu data,dimana kartu C1 sebagai barang bukti dikalahkan oleh kartu C1 tandingan.
Intinya adalah kecurangan Pilpres yang terstruktur,sistemik dan massive tersebut memang berpotensi memenangkan kubu tertentu tapi secara substantial kualitas PEMILU yang JURDIL dan LUBER tidak tercapai.
Akibat selanjutnya??? semoga Indonesia tetap damai dan aman,gejolak sosial akibat penyelenggaraan PEMILU yang kurang berkualitas bisa diminimalisir
Pertanyaannya kemudian,apa sih untungnya dengan beragam kecurangan dan kebohongan???
Yang ada cuma kehancuran /korupsi dimana mana,dekadensi moral dimana mana.
Apa itu yang diinginkan???.
