Birokrasi

Indonesia Harus Melakukan Moratorium Penerimaan CPNS

5 Agustus 2018   21:41 Diperbarui: 5 Agustus 2018   22:04 249 0 0

Ketika sisi penerimaan keuangan negara sulit ditingkatkan,cara bijak agar anggaran negara tidak mengalami DEFISIT adalah melakukan penghematan disegala bidang.

Kemajuan teknologi informasi saat ini mampu mengurangi akan kebutuhan tenaga administratif, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.

Apalagi jika ditambah negara mau membatasi ruang/lingkup kerja penegak hukum (pengadilan dan kejaksaan)cukup di ibukota provinsi saja,jelas akan terjadi penghematan luar biasa.

Tidak semua sengketa hukum harus diselesaikan lewat pengadilan,pemerintahan lokal,terutama tingkat Desa dan Kabupaten diberi kesempatan untuk melakukan "mediasi".

Dalam situasi keuangan negara saat ini yang sangat sulit,harus ada target yang terukur untuk mengurangi jumlah PNS paling tidak tinggal separonya saja,artinya dalam kisaran dua jutaan saja.

Hal tersebut bisa terjadi bila  ada niat untuk merampingkan Birokrasi,Kecamatan digabung tinggal separonya,Desa/Kelurahan digabung hingga tinggal separonya,Kabupaten digabung hingga tinggal separonya, Demikian juga Propinsi digabung,kalau bisa tinggal separonya.

Sebagai misal Propinsi Banten digabung dengan Propinsi Jawa Barat, Propinsi KALTARA  digabung dengan KALTIM, Propinsi Papua Barat digabung jadi Propinsi Papua, Propinsi Maluku Utara digabung dengan Propinsi Maluku.. dsb.

BKKBN, BNN, BNPT bisa dibubarkan, tentunya diikuti pembubaran yang dibawahnya...

Intinya dibutuhkan keberanian untuk melakukan pemangkasan total agar pengeluaran negara bisa dihemat,keuangan negara menjadi lebih sehat.

Bila jumlah narapidana saat ini (220.000) dirubah menjadi hukuman denda dan atau kerja sosial tentunya disampingnya dapat melakukan penghematan juga dapat pemasukan baru.

Sudah saatnya kondisi sulit saat ini perlu penanganan serius agar Indonesia bisa keluar dari KRISIS.