Import pangan (beras,kedelai,terigu,daging,bawang dsb)sudah jadi "modus"untuk mendapatkan keuntungan luar biasa besar.
Walaupun import tersebut harus lewat BULOG tetap ditemukan "celah"untuk mengakalinya,semisal dalam pembelian tersebut BULOG lewat "perantara".
Jelang tahun politik Nasional berupa Pileg,Pilpres PARPOL berlomba lomba kumpulkan modal untuk bisa menang Pemilu.
Salah satu celah dapat uang lewat "import"bahan pokok tersebut,dengan mendapatkan "komisi"atas setiap import bahan kebutuhan pokok tersebut kemudian disimpan dalam rekening "aman"di luar negeri maka uang tersebut sulit dilacak oleh PPATK,ataupun KPK.
Tentunya dugaan tersebut baunya sangat menyengat tapi sulit dibuktikan,yang jelas seorang Rizal Ramli sudah memberi isyarat bahwa kejadian tersebut sangat mungkin terjadi.
Cara mengatasinya sebetulnya relatif sederhana ,yaitu ongkos politik bisa ditekan serendah mungkin,kualitas Demokrasi ditingkatkan sesuai saran banyak pihak,termasuk pengamat politik kawakan sekelas  Cipta Lesmana,Burhanuddin Muhtadi dsb.
Selama sistim Demokrasi "mahal"jadi pilihan Indonesia bahkan disanjung setinggi langit ,selama itu pula korupsi kian meraja lela.
Khan perlu balik modal,uang darimana?dari gaji dan tunjangan??mana cukup.
