Bila berkaca kepada pengalaman dunia internasional dalam isu kelestarian lingkungan, politisilah yang menjadi life behind (hidup dibelakang) dalam memperjuangkan kebijakan lingkungan bagi warga negara.Â
Makanya, political will PKB mulai dari gedung parlemen hingga fungsionaris, kader dan pengurus PKB disemua tingkatan memiliki peranan kunci perjuangkan politik ekologi.
Dalam konteks perubahan iklim contohnya, bila PKB menghendaki fokus terhadap isu tersebut paling tidak dibutuhkan penguatan aliansi people to people dengan partai-partai di Asia misalnya. Di mana Asia merupakan area yang rentan terhadap perubahan iklim.
Disadari atau tidak, perubahan iklim berimplikasi buruk terhadap tingkat kematian penduduk yang semakin tinggi. Selain itu, berdampak buruk juga terhadap kualitas hidup yang rendah dan berdampak buruk pula bagi properti dan keamanannya.
Bila melihat konteks Indonesia, belum ada satupun partai politik yang concern praktikkan politik ekologi di parlemen. PKB memiliki peluang strategis menguatkan idiom Green Party yang dulu dideklarasikan Gus Dur.
Dengan simbol Gus Muhaimin, tidak menutup kemungkinan bila kedepan PKB menjadi aktor utama menebar rahmat bagi alam semesta sehingga rahmatan lil'aamin yang menjadi aras bagi politik ekologi PKB benar-benar terejawantahkan. Green Party menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kerja-kerja politik ekologi PKB.
Tahun 2010 PKB pernah membentuk badan regulasi hijau di DPR yang bertujuan menyisir berbagai regulasi yang berorientasi terhadap kebijakan yang dilahirkan, ramah lingkungan tentunya. UU Desa adalah bagian dari hasil kerja badan regulasi hijau.
Penulis kira, nilai simbolik Gus Muhaimin dan politik ekologi PKB akan semakin strategis bila besok pada tanggal 2-13 Desember 2019 bisa menjadi peserta aktif konferensi perubahan iklim atau United Nations Framework Covention on Climate Change yang dipastikan akan digelar di Madrid, Spanyol. Wallahu'alam bi ash-showab.
Penulis adalah pengurus di Dewan Pengurus Nasional Gerbang Tani. Tinggal di Depok.
