Mohon tunggu...
Usep Saeful Kamal
Usep Saeful Kamal Mohon Tunggu... Human Resources - Mengalir seperti air

Peminat masalah sosial, politik dan keagamaan. Tinggal di Depok.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Gus Muhaimin dan Politik Ekologi PKB

18 November 2019   09:18 Diperbarui: 20 November 2019   09:06 871
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Gus Muhaimin (sumber: Twitter official A Muhaimin Iskandar - @cakimiNOW)

Gus Dur meyakini bahwa PKB bisa menjadi "alat perjuangan" di parlemen yang melahirkan kebijakan berupa regulasi untuk mencegah kerusakan dimuka bumi ini demi menjaga alam tetap lestari dari gempuran pengaruh global warming. Maka, kepedulianlah basis etiknya.

Lompatan-lompatan gagasan brilian Gus Dur masa lalu tentunya harus senantiasa dirawat dan menjadi prilaku sehari-hari bagi simpatisan, fungsionaris, kader dan pengurus PKB disemua tingkatan. 

Green Party bukan sekadar simbol, tetapi ia sejatinya menjadi "akhlak" berpartai di PKB.

Dengan situasi semakin parahnya efek pemanasan global yang berimplikasi buruk bagi berbagai sendi kehidupan manusia dimuka bumi kini (perubahan iklim salah satunya), menyongsongnya dengan politik ekologi PKB di parlemen adalah sebuah keniscayaan. 

Fungsi legislasi, anggaran (budgeting), pengawasan, dan refresentasi sejatinya menjadi "suluh" perlawanan terhadap pemanasan global tadi.

Selain sebagai titah Tuhan, praktik politik ekologi PKB adalah bagian dari pertanggungjawaban politik terhadap konstituen PKB di semua level kehidupan sesuai amanah Mabda' Siyasiy. Alih-alih PKB yang sudah pasti menjadi alat perjuangan NU dalam konteks politik ekologis.

Ikon Gus Muhaimin
Posisi Gus Muhaimin (H. A. Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum DPP PKB sekaligus sebagai wakil ketua DPR RI koordinator bidang kesejahteraan masyarakat tentu menjadi strategis bagi PKB mempraktikkan politik ekologinya di parlemen.

Dengan PKB memiliki 58 anggota DPR RI, 180 anggota DPRD Provinsi, 1.561 anggota DPRD Kabupaten/Kota, 145 pimpinan DPRD se-Indonesia ditambah kepala-kepala daerah tentu bisa dijadikan "mesin" penggerak untuk mewujudkan politik ekologi PKB ke pelosok negeri.

Mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan memang, karenanya dibutuhkan sinergi antar institusi baik pemerintah, swasta atau pelaku usaha, pencinta lingkungan yang moderat, akademisi kampus dan stakeholder lainnya.

Posisi strategis lainnya, akhir-akhir ini PKB telah menjalin kerja sama dengan partai politik global, aliansi partai Uni Eropa salah satunya. Terakhir, PKB menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Asosiasi Persahabatan China-ASEAN. Keduanya atas peran Gus Muhaimin tentunya.

Politik Ekologi PKB "melawan" global warming wabilkhusus perubahan iklim tidak hanya bisa dilakukan didalam negeri, lebih dari itu diperlukan negosiasi dunia internasional. Tahapan ini telah dilakukan oleh Gus Muhaimin melalui kerja sama tadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun