Reformasi Kebijakan
Reformasi kebijakan desentralisasi fiskal adalah keniscayaan dengan mengarahkan fokusnya pada peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Meskipun telah dilakukan berbagai penyempurnaan kebijakan, tidak ada salahnya terus di-upgrade.
Kedepan, persoalan yang seringkali muncul seperti: peraturan yang masih bersinggungan, perbedaan pendapat yang diiringi dengan perebutan kewenangan antar level pemerintah sudah seyogianya disudahi.
Kebijakan belanja berkualitas merupakan indikator inti dari upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah agar belanja dapat dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efektif dan efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Pembahasan APBD saat ini masih berpotensi menyebabkan terjadinya distorsi prioritas belanja daerah. Tidak tepatnya alokasi belanja, penyusunan dan implementasi APBD tidak tepat waktu merupakan penyebab tidak efektif dan efisiennya belanja daerah.
Harmonisasi antara regulasi pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi sektoral adalah kata kunci. Sekedar contoh, disharmoni antar regulasi yangterjadi pada sekor pendidikan telah menyebabkan pemerintah daerah gagal mengatasi masalah prioritas pendidikan dasar, seperti penyediaan kekurangan guru dan pemenuhan infrastrukturnya.
Pemberian Bansos dan Hibah yang bersumber dari APBD suka tidak suka masih membuka ruang penyalahgunaan anggaran. Perbaikan mekanisme perencanaan dan akuntabilitasnya adalah niscaya.
Dishamonisasi regulasi hari ini membuktikan citra buruk lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat. Walhasil, perbaikannya bisa dimulai melalui penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah yang masih berjalan terpisah antara masing-masing kementerian dan lembaga.
Sekali lagi, konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan untuk mewujudkan belanja daerah yang berkualitas. Hal ini harus diimplementasikan melalui peningkatan kualitas rencana kerja dan penyederhanaan mekanisme pembahasan APBD.
Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah terutama untuk urusan wajib pelayanan dasar dapat memangkas birokrasi. Implementasi model ini harus diatur regulasinya setiap tahun.
