Pandemi belum usai, kita masih harus waspada dengan segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Menerapkan protokol kesehatan dengan memperbaiki imunitas tubuh, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemulihan di masa pandemi.
Mengingat kebijakan PPKM darurat yang sejatinya diperuntukkan untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Dalam hal ini justru sama sekali tidak terlihat kesadaran dari masyarakat, bahkan teguran dan sanksi sekalipun tidak memberikan efek jera. Padahal, tanpa mereka sadari wabah Corona yang menyebar dapat menjangkiti mereka kapan saja dan tidak menutup kemungkinan untuk tertular kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
Langkah Awal Menyongsong Akhir Pandemi
Januari lalu, membawa angin segar atas kemajuan kasus Covid-19 di Indonesia yang telah menemui titik temu. Secara simbolis dan untuk pertama kalinya, pemerintah melakukan vaksinasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Vaksin yang diberikan saat itu adalah vaksin produksi Sinovac. Seiring waktu, saat ini juga telah disebarluaskan jenis vaksin lainnya, yakni AstraZeneca dari SK Bio dan Sinopharm.
Dikutip dari kanal covid19.go.id (https://bit.ly/3xv7f7x) ketiga jenis vaksin tersebut, telah mendapatkan sertifikasi dari WHO dan direkomendasikan melalui Emergency Use Listing (EUL). Pada vaksin CoronaVac produksi Sinovac, mendapatkan sertifikasi tertanggal 1 Juni 2021 dan vaksin AstraZeneca produksi SK Bio pada 15 Februari 2021. Serta, vaksin jenis Sinopharm tertanggal 7 Mei 2021.
Sehingga, dengan hal ini diharapkan tidak akan ada lagi kekhawatiran pada masyarakat untuk melakukan vaksin. Dalam catatan, selama pemberian vaksin dilakukan dengan prosedur yang tepat dan berada pada  pihak yang berwenang.
Polemik yang Terjadi dari Masyarakat dan Kepada Masyarakat
Meskipun, vaksin telah disebarluakan, tapi masih saja terdapat oknum tertentu yang menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat. Pada situs fisipol.ugm.ac.id (https://bit.ly/3qZ3LYH) dapat diketahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin masih sangat rendah.
Ditunjukkan dengan hasil survei yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi oleh Indikator Politik Indonesia (IDI). Hasil survei menunjukkan hanya 45% masyarakat dengan kelompok usia antara 22-25 tahun yang bersedia divaksin.
Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan lima alasan penolakan, seperti yang disampaikan oleh Rizki selaku Pengamat Gerakan Anti-Vaksin. Kelima alasan tersebut, antara lain ketakutan akan keamanan vaksin, keraguan perihal efek samping yang ditimbulkan dan keraguan efektivitas vaksin itu sendiri. Serta, adanya ketidakpercayaan masyarakat yang berkomplot dalam suatu kelompok anti vaksin. Berkembangnya kabar burung atau hoaks mengenai vaksin yang tidak sesuai dengan ajaran agama alias "haram" semakin memperparah keadaan ini.
Saatnya Bergandeng Tangan dalam Nurani
