Tol Laut, Legacy Seorang Leader

Tidak optimalnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta tidak meratanya pembangunan antara timur dan barat, jawa dan luar jawa, root causenya hanya satu, yang tidak lain adalah landbased mindset tadi. 

Harus kita akui, ide membangun Jembatan Selat Sunda lebih dahulu terlintas di pikiran kita dari pada membangun sistem perhubungan laut nasional. Simptom lain yang sering kita dengar di antaranya, never ending projectpembangunan jalan Pantura yang setiap tahun dikerjakan terutama menjelang lebaran. 

Seandainya dari awal negeri ini berdiri, kita mulai membangun sistem perhubungan laut yang memadai, mungkin kita tidak akan disibukan dengan masalah pemerataan pembangunan dan isu sparatisme. Sejauh ini tuntutan para sparatis masih sekitar kebutuhan pokok, bukan ideologi!. 

Kita juga tidak akan memikirkan lagi masalah konektivitas antar pulau, disparitas harga, ketersediaan bahan-bahan pokok, BBM satu harga, dan lain-lain. 

Hingga saat ini,  kita akui bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Indonesia Barat pada umumnya. Laut sebagai infrastruktur alami belum tereksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan bentang yang kurang lebih sama, Amerika Serikat mengeluarkan biaya yang sangat besar dan waktu yang relatif lama dalam membangun infrastruktur transportasi dari LA ke New York. 

Sementara dengan kondisi alam yang ada, Indonesia hanya perlu membangun Pelabuhan Laut yang setara pada 5 titik dari barat sampai ke timur, mulai dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong. 

Namun sayangnya konsep Tol Laut yang dicanangkan Presiden pada tahun 2014 ini tidak berhasil dieksekusi dengan baik oleh tim Kabinet Kerja. Seharusnya konsep ini menjadi prioritas, dirumuskan menjadi program yang executable, dan masuk ke dalam Perpres Proyek Strategis Nasional (PSN) 

Jika Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua, sudah saatnya beliau bisa memastikan bahwa menteri-menteri terkait memahami mengenai konsep ini sehingga masing-masing bisa berkontribusi dengan menyusun program, dan menyelaraskan program mereka dengan kementerian lain untuk saling bersinergi.

Program Tol Laut harus bisa diterjemahkan ke dalam program pada level kementerian, misalnya (1) Menteri BUMN memerintahkan para Direksi BUMN terkait agar memasukan Program Tol Laut ke dalam RJPP/RKAP masing-masing (2) Menteri PUPR memerintahkan Kepala BPJT agar memprioritaskan pemberian konsesi untuk pembangunan jalan tol yang menghubugkan pelabuhan dengan kawasan industri. 

Sebaliknya, harus membatasi atau membatalkan pemberian konsesi jalan tol yang paralel dengan Tol Laut. Hal ini penting karena untuk bertransformasi menjadi negara maritim, terlebih dahulu harus mampu merubah ketergantungan transportasi angkutan barang dari jalan raya bergeser shiftingke angkutan laut (3) Menteri keuangan memerintahkan Dirjen Pajak untuk menyiapkan paket insentif pajak bagi para investor yang berminat membangun industri di Indonesia Timur (4) Demikian pula Menteri Nakertrans dan Kepala BKPM dapat memberikan kemudahan bagi para investor yang berminat membangun industri di Indonesia Timur, dan seterusnya.