Presiden di Tengah Oligarki Partai

Heboh berita korupsi yang melanda jabatan Menteri  ini sangat menyita perhatian publik. Masalahnya Johnny G Plate bukannya menteri pertama yang terjerat kasus korupsi, banyak nama menteri lainnya yang terjerat kasus yang sama. Kita mungkin belum lupa nama menteri-menteri  lainnya yang terjerat kasus korupsi :  

Zaman Presiden Megawati:

• Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan tersangkut korupsi Dana Non budgeter KKP;
• Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan tersangkut kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan;
• Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri tersangkut kasus korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran;

Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:

• Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial tersangkut kasus korupsi  Pengadaan 6000 unit mesin jahit dan import sapi;
• Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan tersangkut korupsi Pengadaan alat kesehatan;
• Andi Malaranggeng, Menteri Pemuda dan Olahraga tersangkut korupsi  sarana prasarana  olahraga Hambalang;
• Jero Wacik, Menteri  SDM/Pariwisata tersangkut korupsi  Dana Opersional Menteri;
• Surya Dharma Ali, Menteri Agama tersangkut korupsi  Dana Haji dan Dana Opersional Menteri;

Zaman Presiden Joko Widodo:

• Idrus Marham, Menteri Sosial tersangkut korupsi Proyek PLTU Riau;
• Imam Nheawi, Menteri Pemuda dan Olahraga tersangkut korupsi Suap dan Hibah Koni;
• Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan tersangkut korupsi  Suap terkait Ijin budidaya dan eksport benih lobster;
• Juliari Batubara, Menteri Sosial tersangkut korupsi Suap bansos dan Covid 19;
• Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika tersangkut korupsi pembangunan BTS.

Data -- data tersebut menggambarkan bahwa  menteri-menteri  di era reformasi banyak yang telah terjerat kasus korupsi. Hal itu membuat otak kita bertanya -- tanya, berfikir dan mereka -- reka. Fenomena apa yang terjadi di negeri kita. Apakah mereka korupsi karena serakah? Ataukah karena kepentingan partai politik pengusungnya?

Marilah coba kita bedah isi partai  politik dewasa ini.

Pada dasarnya inti kekutan partai politik itu pada dua unsur yaitu tokoh politik  dan bohir atau bandar. Bagi parpol yang tokohnya tidak mempunyai modal cukup, akhirnya mengandalkan dan banyak dikelilingi oleh para bohir. Bagi tokoh politik yang kaya raya, yang bersangkutan bisa rangkap peran sebgai tokoh politik sekaligus bohir politik.

Istilah bohir sedang tren dikalangan pengamat politik, berasal dari kata gaul berasal dari bhs belanda Bouwheer yang artinya adalah bandar, pemilik proyek, owner, pemberi tugas.

Aktivis partai perannya tak jauh-jauh dari itu. Kalau seseorang punya nama, dia tak harus punya modal. Yang tak punya nama, harus setor modal. Ada sebagian kecil yang hanya bermodal pengabdian. Mengabdi pada bohir-bohir, atau pada tokoh politik.

Para aktivis partai mempunyai kepentingan masing-masing yang berbeda. Mereka yang sudah mampu secara ekonomi, ingin mencicipi dunia politik dengan mengincar jabatan publik yang prestisius, baik di eksekutif maupun legislatif. Tujuan awalnya mungkin cuma itu, akan tetapi setelah memperoleh jabatan ternyata terbuka kesempatan untuk menambah kekayaannya lagi.

Bagi yang tidak menginginkan jabatan, karena alasan tertentu (pendidikan, nama yang sudah cacat hukum dsb) mereka mengharapkan proyek dari tokoh atau kader  partai yang mereka dukung dengan modal uangnya.