Unggul Sagena
Unggul Sagena Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Pengelola Akun @unggulcenter

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kasus Dandhy, Tanda UU ITE Membungkam Kritik di Era Demokrasi?

12 September 2017   01:04 Diperbarui: 12 September 2017   08:58 4145 11 5
Kasus Dandhy, Tanda UU ITE Membungkam Kritik di Era Demokrasi?
Gus Dur, Munir, Dandhy. sumber : degorontalo.co

Indonesia for Sale, Jurnalisme Investigasi, Kiri Hijau Kanan Merah, Samin vs Semen, Kala Benoa, The Mahuzes, Baduy, Rayuan Pulau Palsu, dan Jakarta Unfair. Judul-judul ini mungkin tak pernah Anda, bahkan Saya, yang hidup hedonis di dunia materialistis bergelimang euforia reformasi kenal. 

Namun dari judul itu saja, terlihat menarik, karena judul buku dan film dokumenter diatas bersifat membongkar praktik-praktik ketidakadilan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih seksi, dari sekedar buku-buku "undercover" yang bercerita seputar selangkangan yang lebih populer.

Pun penulisnya. Anda mungkin tak kenal Dandhy Dwi Laksono. Ya, Anda yang millenials. Mungkin sebahagian kita di Kompasiana mengenal, karena memiliki umur yang berdekatan dan merasakan gelora kemerdekaan berekspresi dalam menumbangkan Orde Baru, bertahun silam.

Dandhy, merupakan pentolan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut info yang saya baca (ketika mendengar kasus ini), sebagai aktivis, Ia suka menulis karya-karya tulis dan dokumenter mengenai ketidakadilan terhadap kaum marginal. Ia adalah salah satu mata pena yang tak boleh kita lupakan.

Ya, mengapa saya bicara soal Dandhy Dwi Laksono. Karena baru-baru ini, Dandhy dituding dengan tuntutan pidana 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta melalui laporan pelanggaran UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008). Lihat UU ini DI SINI.

Sebagai informasi, dalam UU ITE sanksi pada pelanggaran pasal 27 ayat 3 dipaparkan dalam pasal 45 ayat 3. Sebelumnya, pelanggar pasal 27 ayat 3 dipidana dengan maksimal hukuman 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Pasal 27 ayat 3 paling banyak digunakan pelapor. Pasal ini mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Sementara pasal 28 ayat 2 tentang kebencian berada di peringkat kedua. Lainnya soal pornografi dan ancaman yang tertuang di pasal 27 ayat 1 dan 29.

Setelah direvisi menjadi UU 19/2016, ketentuan pidana maksimal dikurangi menjadi 4 tahun dengan denda maksimal Rp 750 juta dengan ketentuan delik aduan. Artinya, orang tak bisa ditahan sembarangan tanpa ada yang mengadukan bahwa unggahannya dianggap merugikan orang lain. Beda katanya, tapi substansinya sama saja.

Miris, karena dilakukan oleh organisasi bernama Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), yang merupakan sayap dari suatu "partai demokrasi" yang kembali lahir menjadi "demokrasi perjuangan" pada runtuhnya era bungkam politik orde baru. Tanda kutip tersebut sengaja saya sematkan, karena ironis, demokrasi, demokrasi perjuangan. Apa yang dilakukan oleh Dandhy adalah berdemokrasi dan menjadi salah satu pilar check n balances dalam kehidupan demokrasi (yang lama kita perjuangkan sejak dulu!)

Justru bertentangan, dan berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Sebab dalam demokrasi, ada ruang terbuka untuk melakukan kritik melalui fakta yang dikumpulkan. Bukan fitnah tapi penuh argumentatif dan data empirik. Dandhy melakukan itu. Dari dulu. Kali ini, UU ITE dipakai menjeratnya. Pasal yang dipakai, pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian.

Dulu, negara menekan warganya (aktivitis) dengan cara-cara penghilangan nyawa, penculikan, kini berubah wujud dengan cara memenjarakan pendapat, memenjarakan kebebasan berpikir warga negaranya. Sama-sama pengecut.

Pasalnya, Dandy dituding mencemarkan nama ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hanya karena tulisannya yang penuh data membandingkan dengan Aung San Suu Kyi, pimpinan National League for Democracy (NLD) Myanmar yang sekarang sedang disorot soal pengungsi Rohingya yang terusir dan bahkan disinyalir adanya praktik genosida.

Dandhy sendiri bergeming. Membaca Jakarta Post, Dandhy dengan tegas menyatakan, "'If it is a hoax, I am really open if [the PDI-P] can show me the wrong parts and explain their perspective,' Dandhy said, adding that the party could easily counter his argument with an other statement instead of filing a report to the police."

Ya, sepakat. Mengapa di alam demokrasi ini, argumen tak dibalas dengan argumen, jika ada yang salah, berikan fakta lain. Itu alam demokrasi yang saya pahami. Bukan ke Polisi dan mengadu menggunakan UU ITE. Ah. Sudahlah. Saya, #IStandWithDandhy dalam hal ini. Walau saya tak kenal beliau. Hanya tau dari berita saja.

UU ITE, dengan demikian berpotensi membungkam kritik, yang mestinya menjadi bagian dari berdemokrasi yang kita dulu perjuangkan dengan darah dan keringat. Oleh karenanya, melalui tulisan remahan yang singkat, Saya dengan haqul yakin menulis tentang ini, menggaungkan persoalan ini. Bukan sekedar membela Dandhy, tapi memperbaiki iklim kebebasan ekspresi di negeri ini.  

Meminjam kalimat Koordinator South East Asia Freedom of Expression Network (), Damar Juniarto yang dikutip The Jakarta Post, edisi 11 Sept 2017 bahwa Dandhy adalah aktivis ke 35 yang dijerat UU ITE sejak diberlakukan pada tahun 2008, dan aktivis ke 28 pada era Presiden Joko Widodo saat ini. Artinya, lebih banyak aktivis yang dijerat UU ITE sejak Joko Widodo naik ke tampuk pimpinan nomer satu negeri ini.  Secara umum, dengan beragam kasus, UU ITE sudah menjerat 255 orang.

Okelah, kalau SAFENET terlalu "keras", kami Relawan TIK berusaha melakukan edukasi dan literasi digital untuk "beretika di internet" namun faktanya, banyak kritik konstruktif, pelaporan indikasi KKN dan seterusnya yang menjadi ajang bagi "pejabat" dan "penguasa" untuk memidanakan pengkritik. Bukan hanya soal "saring sebelum sharing" dan "think before posting" yang berputar di soal hoax yang banyak menjerat anak muda netizen yang "belum mengerti". 

Jadi dalam hal pembungkaman ini, Relawan TIK sepakat dengan kebebasan berekspresi yang diperjuangkan SAFENET dengan penekanan kritik "yang santun". Kasus Dandhy, saya melihat fakta-fakta, tak ada ungkapan bahasa kasar, slank dan sejenisnya. Ihwal Papua dan Myanmar, itu dalam bingkai "riset" pribadi beliau sebagai aktivis AJI yang bahkan menjadi the best journalist tahun 2008.

"There are more cases reported under Jokowi's administration, which show a trend that opinions [of activists] are no longer considered as constructive input for the government, and the [ITE] law is instead used as a repression tool," Sebagaimana The Jakarta Post beritakan dari wawancara dengan Damar, Sabtu lalu.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Walaupun saya bagian dari Relawan TIK Indonesia yang kata orang-orang berafiliasi dengan Kementerian Kominfo cum pemerintah, kami jelas, menentang UU ITE ini jika masih ada pasal-pasal karet. Walaupun sudah direvisi, tidak mengubah banyak, karena UU ITE ini pada dasarnya, pada niatnya, adalah mengatur soal "informasi dan transaksi elektronik" yang dalam pandangan umum adalah soal "berbisnis online". Ya kan?  Jadi, apa perlu begitu "lebay" ?

Mari hidup di alam demokrasi, bukan menumpang, tapi menjadi aktor-aktornya.