Selain memberikan rekomendasi dihidupkannya kembali Garis Beras Haluan Negara, Rapat kerja Nasional (Rakernas) PDIP juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis. PDIP menilai sudah seharusnya BUMN sesuai dengan konstitusi yaitu bertindak sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.
"BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti 'korporasi swasta' yang mengedepankan bisnis semata atau yang saat ini dikelola dengan konsep business to business," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).(Jakarta, Merdeka.com, 2019).
Fakta ini sejalan dengan target keuntungan yang ingin diraih BUMN, seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. "Tahun lalu kita bisa mencapai Rp200 triliun keuntungan seluruh BUMN, Alhamdulillah pada tahun ini atas kerja keras kita insyaAllah bisa mencapai di atas Rp220 triliun," ujar Menteri Rini di Jakarta, Kamis. (Jakarta, Antara.com, 2019)
Harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Mungkin itulah kata yang tepat atas gambaran kerja BUMN saat ini. Namun memang seperti itulah yang akan terjadi saat negara mengambil haluan sistem sekuler liberal kapitalis dalam seluruh kebijakkan publik yang dibuatnya.
Operasional BUMN akan berjalan berdasarkan point business to business. Sehingga apapun yang terjadi, maka keuntunganlah yang menjadi skala prioritas yang ingin dicapai oleh BUMN. Bagaimana pun caranya, mau jual produk ke rakyat sendiri ataupun jual produk ke luar negeri, yang penting keuntungan dapat diraih, dengan alasan keuntungan BUMN akan masuk sebagai salah satu pemasukan negara lewat pajak atau yang lainnya dan akan dipakai untuk melayani "kepentingan masyarakat umum", seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.
Faktanya, keuntungan yang diperoleh BUMN, pada faktanya tidak benar-benar mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Mayoritas masyarakat  masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, kelaparan, yang menyebabkan tingginya kasus stunting, bahkan ketidaklayakan hidup, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesehatan.
Berkebalikan dengan fakta kemiskinan yang membelit sebagian besar (mayoritas) warga masyarakat, klaim peningkatan keuntungan yang diraih BUMN juga ternyata mampu meningkatkan taraf hidup "segelintir" orang masuk kelas borjuis. Alhasil, Kesenjangan sosial ekonomi masyarat sangat tinggi.
Menjadikan BUMN sebagai sokoguru perekonomian seluruh warga masyarakat tanpa kecuali dalam sistem sekuler liberal kapitalis saat ini, bagaikan pepatah, jauh panggang dari api. Tak akan pernah mampu direalisasikan. Sebab secara fakta telah gagal memakmurkan mayoritas warga  masyarakat, juga secara fakta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mayoritas warga  masyarakatnya.
Karenanya, upaya satu-satunya untuk merealisasikan agar BUMN dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional, sehingga dapat mengangkat derajat kehidupan seluruh warga masyarakatnya adalah dengan memutus hubungan dengan pencipta kesenjangan sosial-ekonomi dimasyarakat yaitu memutus hubungan dengan sistem sekuler liberal kapitalis, yang sangat tidak manusiawi, tersebab kemampuannya dalam memberikan solusi atas masalah hidup selalu menyisakan dan menciptakan masalah baru. Akibat landasan nilai operasionalnya adalah untung dan rugi.
Karenanya, manusia wajib kembali kepada sistem hidup yang manusiawi, yang mampu mewujudkan cita-cita menjadikan BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional yang mampu menjadikan masyarakat mandiri sebab terangkatnya derajat kehidupan warga masyarakat menjadi cerdas, sehat, sejahtera, terbebas dari rasa haus dan lapar juga terbebas dari rasa tidak aman.
Sistem yang sangat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal itu adalah sistem Islam kaffah. Bukan yang lain. Sebab hanya sistem Islam kaffah saja, yang mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan manusia dengan solusi yang sempurna dan paripurna. Termasuk dalam masalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Sejarah telah mencatatkan hal itu.
