Mohon tunggu...
Ummu Bariroh
Ummu Bariroh Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Inovasi

Isu Perencanaan Ruang Laut di Indonesia dan Solusinya

8 November 2017   10:38 Diperbarui: 8 November 2017   15:00 1066
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hutan mangrove di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang masih asri. Mangrove di Teluk Etna menjadi bagian dari mangrove Kaimana yang terluas dan potensial menjadi blue carbon di Indonesia. Foto : M Ambari/Mongabay Indonesia

Isu-isu perencanaan ruang laut di Indonesia dibagi dalam empat topik, yaitu ekosistem dan sumberdaya di laut; masyarakat adat, tradisional, lokal; bencana alam; serta infrastruktur kelautan.

Ekosistem pesisir terdiri dari ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah terdiri dari ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari kawasan budidaya, kawasan permukiman, dan kawasan pariwisata. Menurut Kemenkeu RI potensi laut Indonesia sangat kaya, diantaranya 32 miliar dolar AS potensi perikanan Indonesia, 56 miliar dolar AS potensi kekayaan pesisir alami, 40 miliar dolar AS potendi kekayaan bioteknologi, 2 miliar dolar AS potensi kekayaan wisata bahari. Nominal yang disebutkan dapat tercapai jika tidak ada gangguan dari pihak luar dalam memanfaatkannya atau memanfaatkan potensi tersebut dengan bijak.

Namun, di Indonesia masih banyak terjadi pengeboman terumbu karang, memancing ikan dengan racun yang secara tidak langsung juga dapat meracuni terumbu karang sebagai rumah ikan, selain itu juga penjualan terumbu karang yang ilegal, overfishing, kerusakan karena pencemaran laut oleh sampah, limbah pabrik, dan sebagainya. Permasalahan yang ada perlu segera diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebagai contoh menurut ocean.panda.org/#report, populasi sumber daya laut terus turun hingga 50% sejak tahun 1970 hingga 2015. Laporan itu juga mempredikasi terumbu karang dapat punah pada tahun 2050 karena perubahan iklim.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan kebijakan yang tegas dan ketat. Seluruh pihak yang terkait kegiatan pesisir dan segala sesuatu yang ada di dalamnya perlu dilibatkan. Sehingga terbangun kerja sama yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak lupa, konsep perencanaan pesisir dapat dilakukan dengan konsep MPA (Marine Protected Area). Dimana MPA merupakan daerah pesisir yang sebgaian atau seluruh bagiannya secara resmi dijadikan kawasan yang dilindungi oleh perundang-undangan. Hal tersebut menjadi basis utama dalam menemukan solusi isu kerusakan ekosistem pesisir dan sumber daya di laut.

Menurut CEO WWF-Indonesia, Efransjah, memiliki inisiatif untuk mengubah pola hidup yang menguras daya dukung laut (dalam hal ini overfishing) dengan program seafood savers. Program tersebut adalah program perbaikan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi terkini perikanan lokal dan nasional.

Isu selanjutnya terkait perencanaan ruang laut di Indonesia adalah masyarakat adat, tradisional, dan lokal dengan budayanya yang kental terkadang menghambat upaya perencanaan

pesisir yang ada di Indonesia. Namun sejatinya, perencanaan pesisir juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Pertimbangan tersebut dilakukan agar daerah pesisir yang direncanakan juga mensejaterahkan masyarakat lokal pesisir, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, memiliki dasaran bahwa masyarakat pesisir merupakan yang sejak dahulu telah menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam yang ada di daerah pesisir.

Kemudian pemerintah yang ingin mengembangkan sesuatu pada daerah pesisir tersebut jika tidak diimbangi dengan penyampaian maksud yang baik kepada masyarakat lokal, perencanaan pesisir yang dicanangkan di daerah tersebut terkesan ingin menjatuhkan masyarakat pesisir. Hal tersebut salah satu yang melatar belakangi mengapa pembangunan di daerah pesisir terkadang terhambat oleh masyarakat lokal pesisir itu sendiri.

Solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait perencanaan pesisir dengan masyarakat lokal adalah dengan pendekatan ke masyarakat lokal pesisir berbasis ICM (Integrated Coastal Management). Merupakan pendekatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir pantai untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat tersebut tapi juga pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dinikmati oleh semua pihak yang terlibat.

Isu selanjutnya adalah terkait bencana alam serta infrastruktur kelautan. Dalam perencanaan pesisir juga terdiri dari aspek kebencanaan. Dimana pada awalnya diperlukan identifikasi mengenai potensi bencana apa saja yang ada di daerah pesisir tersbut kemudian dirumuskan suatu mitigasi bencana sebagai dasaran untuk penataan ruang di daerah pesisir.

Isu terkait infrastruktur kelautan, seperti pembangunan pelabuhan yang merata di Indonesai. Mulai dari pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul, hingga pelabuhan utama. Pembangunan ini menyangkut program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yaitu tol laut. Program ini dimaksud dengan memabngun transportasi laut yang melayani dari tanpa henti dari Sabang hingga Merauke dimana bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian yang efisien dan merata.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun