Mohon tunggu...
Umar Faruq
Umar Faruq Mohon Tunggu... Mahasiswa Hukum Tata Negara

Politik hukum yang aspiratif akan melahirkan hukum yang responsif.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Urgensitas Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

3 Agustus 2020   00:50 Diperbarui: 3 Agustus 2020   01:00 33 3 0 Mohon Tunggu...

Pendahuluan

Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai penolanakan dari segenap Lapisan  masyarakat karena terdapat beberapa permasalahan  jika pancasila jika diatur setara Dengan Undang-Undang  jika cermati seksama dalam  Naskah Akademiknya pada halaman 58 yang dinyatakan sebagai berikut: "Secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional. Penerimaan Pancasila dalam berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan


faktuil yang dihadapi dalam implementasikan ideologi Pancasila di era kekinian bisa diindetifikasi sebagai berikut: 1. menguatnya kepentingan individualisme; 2.fundamentalisme pasar; 3. radikalisme; 4. dominasi
sistem hukum modern, yang menegasikan makna nasionalisme di era globalisasi. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan campur tangan negara untuk memelopori mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan jaman masa kini. Apabila negara tidak mengambil prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat debatable,
dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing."


Dapat dipahami jika dilihat dari naskah Akademik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila sekilasa tidak ada persoalan dan tujuan baik yaitu melindungi pancasila dari faham-faham yang akan merusak nilai pancasila, yang menjadi fokus penulis disini ingin menegaskan bahwa pancasila telah pendomen dalam Dalam berkehidupan pancasila dan telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pondasi Dasar bernegar.


Arti Ideologi Dalam Konstitusi

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep,pengertian, dasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi


didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersisitem yang dijadikan atas pendapat yang diberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir sesorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.

Jika kita lihat dari  dari stufenbau des rechts theorie (teori pertingkatan hukum) menurut Prof. Hans Kelsen, maka Pancasila itu berkedudukan sebagai Grundnorm (Norma Dasar/Kaidah Dasar). Grundnorm merupakan kaidahtertinggi, fundamental, dan menjadi inti (kern) dari setiap tatan kaidah hukum dalam masyarakat yang teratur, termaksud di dalamnya negara, pada dasarnya tidak berubah-ubah malainkan relatif "abadi". Grundnorm atau dapat juga disebut Staatsgrundnorm ini berada diatas Undang Undang Dasar atau Konstitusi. Sementara itu, Undang Undang Dasar atau Konstitusi itu merupakan hukum tertinggi dalam tatanan hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu, Grundnorm itu bersifat metayuridis.
Dapat dipahami jika dilihat dari teorinya Hans Kelsen, Pancasila  murupakan Norma dasar yang ada dalam suatu negara.

Konstitusi memiliki arti penting dalam kehidupan bernegara. K.C. Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yakni: Pertama, istilah konstitusi dipergunakanuntuk menunjukan kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen yang memuat aturan mengenai ketatanegaraan. E.C.S Wade mengatakan bahwa Undang


Undang Dasar adalah naskah yang menunjukan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menyatakan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.Sementara itu konstitusi terkadang dapat disebut juga sebagai State Fundamental Norms, yaitu popok akidah yang mendasar dari suatu negara. Suatu ketentuan dapat disebut sebagai State Fundamental Norms apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, dibuat oleh para pembentuk atau pendiri negara. Kedua, isinya memuat asas kefilsafatan, asas politik negara, tujuan yang hendak dicapai negara, dan pernyataan masih akan dibentuk sebuah konstitusi. Ketiga, posis

Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945, hukum yang dianggap paling tinggi tingktannya dibawah ideologi Pancasila. Seperti yang dikatakan Jimly Asshiddiqie rumusan dari tujuan konstitusi bangsa Indoneisia sesuai pendiri negara (the founding fathers and mothers) adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Pelaksanaan kedaulatan tersebut tersebut disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, sebagai peraturan dasar atau konstitusi yang merumuskan dan mengatur sistem ketatanegaraan. Dapat dipahami bahwa Konstitusi merupakan sebagai dasar dibawah pancasila  yang mengatur terkait tatanan kehidupan bernegara.

Menelaah Nilai Pancasila dalam Undang-undang Dasar.

Jika dapat dipahami subtansi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Tercantumnya subtansi nillai-nilai pancasila  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meruapakan satu kesatuan agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjiwai pancasila filosofi bangsa Indonesia. Yang nanti berimplikasi terhadap aturan dibawah Undang-Undang Dasar yang tetap bernafaskan pancasila.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( UUD 1945) adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia .UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2  Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI) telah menetapkan sistematika UUD 1945, terdiri dari:
Pembukaan UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945
Penjelasan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal penting bagi bangsa Indonesia "Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikanperlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara."

Kesimpulan

Pancasila merupakan sember dari segala sumber pijakan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaiamana telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus bernafaskan nilai -nilai pancasila termasuk Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar Dasar 1945. Jika pancasila  diterjemahkan melaui peraturan yang setara Undang-Undang maka akan mempersempit  makna dari nilai-nilai pancasila itu sendiri.

Salam Konstitusi 

Penulis:Umar Faruq 

VIDEO PILIHAN