Dalam membangun hubungan antara satu negara dengan negara lainnya maka diperlukan adanya politik luar negeri sebagai suatu penunjuk arah dalam pengambilan kebijakan dari suatu negara dengan maksud mencapai tujuan serta kepentingan dari negara tersebut.
Oleh karena itu, setiap negara didunia mempunyai bentuk politik luar negeri masing-masing yang didalamnya sudah tercantum gagasan yang menuntun negara tersebut berperilaku dalam kawasan internasional salah satunya yakni Indonesia. Indonesia sebagai negara yang telibat dalam pembentukan hubungan dengan negara dari berbagai kawasan di dunia juga mempunyai konsep politik luar negeri yang dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif.
Konsep ini dibentuk sejak berakhirnya Perang Dunia II, dimana pada saat itu lahirnya Blok Barat dengan aliran liberal kapitalis yang dipimpin oleh Amerika dan Blok Timur dengan aliran komunis dan sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet yang bersaing dalam Perang Dingin.
Indonesia harus menghadapi pilihan yang berat antara keduanya, namun dengan adanya pidato pada 2 September 1948, dari Wakil Presiden Indonesia, Mohammad Hatta bahwa dalam menghadapi konflik politik internasional saat itu, Indonesia seharusnya mampu memposisikan dirinya sendiri tanpa memihak.
Sehingga lahirlah politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dalam penerapannya Indonesia harus menentukan kebijakannya sendiri terkait hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lainnya tanpa adanya pengendalian, pemaksaan, maupun tekanan dari pihak luar.
Dalam perkembangannya, politik luar negeri bebas aktif mengalami fluktuasi pada setiap periode kepemimpinan di Indonesia, dimana hal ini penting untuk dianalisis sehingga dapat menjadi acuan dalam merekonstruksi makna "bebas aktif" untuk mencapai tujuan serta kepentingan nasional Indonesia.
Dalam penerapannya, pada awal kemerdekaan Indonesia (1945-1950) memang diakui mampu menjalankan implementasi dari politik luar negeri bebas aktif ini.
Namun pada era Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin (1960-1967), Soekarno sebagai pemimpin Indonesia saat itu dinilai cenderung membangun hubungan dekat dengan poros Timur atau negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina dibandingkan hubungan Indonesia dengan negara Barat salah satunya Amerika Serikat. Hal ini memicu berbagai pandangan negatif dari dunia internasional bahwa Indonesia tidak menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan konsep yang sebelumnya dikatakan yakni bebas aktif.
Kemudian pada era Orde Baru (1967-1998), Soeharto sebagai pemimpin Indonesia mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang sebelumnya cenderung ke Timur menjadi cenderung ke Barat. Dimana pada Orde Baru ini, politik Indonesia lebih bersifat kooperatif dengan orientasi politik luar negeri Indonesia lebih mengarah pada pembangunan ekonomi dalam negeri serta mengembalikan citra Indonesia dari era sebelumnya terhadap dunia internasional.
Dalam perkembangannya, terjadi Gerakan reformasi akibat krisis moneter 1998 sehingga Soeharto digantikan oleh B.J Habibie yang dikenal dengan era Reformasi I (1998-1999). Namun pada masa B.J Habibie politik luar negeri Indonesia lebih mengarah pada pembangunan citra Indonesia dimana penerapan politik luar negeri Indonesia dinilai tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru.
Selanjutnya era Reformasi II (1999-2001), dengan Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin Indonesia. Pada masa ini, terjadi situasi dimana keluarnya Timor Timur dari bagian Indonesia yang diikuti dengan penurunan hubungan Indonesia dengan wilayah Barat. Adapun pada masa ini, arah politik luar negeri Indonesia menjadi tidak jelas dimana Abdurrahman lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri pada awal pemerintahannya dan selalu membahas berbagai isu domestik dalam pelaksanaan kunjungannya.
