Maiton  Gurik
Maiton Gurik Bebaskan Gagasan!

Saya Asli Orang Tiom Kabupaten Lanny Jaya-Papua - Hobi Membaca & Diskusi - Suka Otak-Atik Politik SARA & Masalah Korup

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Pilkada DKI Jakarta, Barometer Aceh-Papua?

21 April 2017   03:24 Diperbarui: 21 April 2017   03:57 125 2 0

SETIAP ada pilkada yang diselenggarakan oleh pemerintah pasti ada bermacam jenis dinamika politik, isu ini dan itu digoreng sana-sini. Tetapi kali ini, beda dari sebelumnya dan termasuk paling menyita perhatian disemua daerah, Aceh hingga Papua bahkan manca negara pun ikut turut bergosip tentang fenomena politik DKI Jakarta 2017.

Semua Berawal Dari Ibu Kota?

Kenapa? Sebab DKI Jakarta adalah barometer yang selalu menjadi perhatian dari semua pihak, baik itu kelompok parpol, civil society, ormas bahkan berbagai kelompok yang ada di seluruh daerah Aceh hingga Papua.

Itulah sebabnya Presiden Jokowi serta, Kapolri dan semua jajaran sampai DPR mengangkat bicara, bahkan masyarakat di ujung timur turut memberikan pandangan-pandagan politik di berbagai media sosial. Terutama kelompok Pro dan Kontra, yang selalu membuat negara (seperti sakit demam). Namun, masyarakat biasa seperti saya, hanya bisa menyaksikan sandiwara yang terjadi semacam ini, betapa oknum-oknum DPR (wakil rakyat), mencari kesalahan, bahkan mencari muka pada ormas radikal, yang merasa cocok dengannya. Barangkali, untuk mencari muka (badak/alias dua kaki), melalui TV, koran,twitter entah apa lah, hingga membuat diri "politisi bawel atau politisi sejenis komedi" ngomong dikit-hilang dikit-lucu dikit sampai pada hilang nalar kewarasannya.

Pilkada Kriminilisasi?

Ketika saat Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama menggantikan Jokowi, dan bukan lagi rahasia umum, kedua tokoh ini, Jokowi dan Basuki, menjadi omongan bagi semua pihak, bahkan semua daerah, Aceh hingga Papua, atas keseriusan konsen pemberantas korup di kota induk ini. Disinilah mulai awalnya, ketidak senangan akan kedua tokoh tersebut. Sebab, secara jujur,sejak pemerintahan yang lalu, banyak melakukan pelanggaran alias aji mumpung mengeruk dana-dana yang diselewengkan, pemerintahan yang saya maksudkan adalah bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahkan pembaca yang budiman dimana saja anda berada-terutama pemerintahan yang selalu mengatakan, Tidak! Tidak!.Tidak! pada korup.

Itulah sebabnya seorang Mantan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama menjadi perhatian semua lapisan masyarakat  bahkan dunia. Saat berkunjung ke pulau seribu, pasti isnting pemirsa sekalian, sudah mengerti akan tujuan yang dimaksud. Entah apa?

Singkat-singkatnya, Ahok menjadi bulan-bulanan, bulak balik ke pengadilan namun jika dipelajari dari semua peristiwa tersebut,berasal dari si monyong Buni Yani, (mohon maaf, saya benar-benar geregetan dengan si mulut berbisa ini). Sehingga, bapak-bapak dan  Ibu-ibu sekalian -kita semua menjadi tersita pada perhatian ini- karena menyangkut hidup orang banyak, terutama segala kemacetan (yang selalu digumulkan oleh warga DKI Jakarta), pekerjaan terganggu bahkan masih banyak yang pasti kita sekalian menjadi galau dengan kelakuan si monyong ini. Bahkan daerah-daerah pun ikut tersiksa dengan kondisi DKI Jakarta (seolah masalah ini-masalah buat semua, Aceh hingga Papua), emang DKI Jakarta adalah barometer Aceh hingga Papua. 

Tidak kalah pula, sampai ormas yang mengatasnamakan ini dan itu- hingga pengerahan masa dari luar DKI sampai Pulau Jawa, yang tidak ada kepentingan di DKI Jakarta, ditumpah semua, hanya karena permasalahan yang dibuat oleh satu orang yang bernama si Buni Yani (maaf geregetan saya tumpah semua ke orang ini). Bukan? Ya, kalau mau diceritakan sangat panjang, sandiwara yang dilakukan oleh orang-orang berhati munafik serta berwatak radikal semacam ini.

Dinamika semacam ini, kita patut syukuri atas kerasnya membuat kita otak semakin "sempurna". Dengan kerja Kapolri Tito, yang menjadikan hukum bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, dijalankan secara aman dan membuat masayarakat menjadi tenang, walaupun masih ada letupan-letupan kecil yang membuat negara brisik. Itu pun tidak berpengaruh pada aktivitas pilkada DKI Jakarta. Sebab, Pilkada DKI Jakarta, Barometer Aceh-Papua.

Jakarta  Selatan,21 April 2017