Segala Bentuk Diskriminatif dan Penindasan di Atas Tanah Papua Harus Dilawan

DISKRIMINATIF dan penindasan terhadap sesama makhluk yang bernama manusia sudah terjadi sejak lama (rakyat perbudakan), diteruskan pada jaman (rakyat feodalis), dilanjutkan pada (rakyat kapitalis) hingga dalam bentuk tertingginya yaitu; imperealisme-kolonialisme sebagai bentuk jajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. 

Sebagaimana Indonesia memperlakukan Irian Jaya (sekarang: Papua Barat) sejak 19 Desember 1961 & 15 Agustus 1962 sampai 2019 hari ini. Dulu, Indonesia pernah memperlakukan Timor-Timur (sekarang: Timur Leste) dari negara jajahan Portugal dengan misi mengambil sumber daya alam yang terbesar disana seperti; minyak bumi dan gas alam. 

Imperealisme akan tetap terus melakukan penghisapan lewat penjajahan sebagai bentuk baru yakni neo-kolonialisme. Iblis ini bentuk baru yang ganas, tidak dapat dilihat gaya bermainnya. 

Cara kerjanya seperti siluman dengan permainan modalnya. Negara Indonesia bekas penjajah atas Timur Leste ini menjadi negara maju-mundur karena beradadnya merampok Papua yang kaya akan sumber daya alam itu. Watak neokolonialisme menyebar apa yang disebut "pemukul ekonomi". 

Tugasnya membuat proyek-proyek, yang utama merayu pejabat tinggi yang terkait. Dengan pembuatan proyek-proyek itu tentu saja dengan iming-iming komisi atau suap yang membuat pejabat itu 'ngiler' melihat uang banyak yang ditawarkan itu. Bandit ekonomi ini dimata pejabat tanpak sebagai orang-orang baik -- memberi pinjaman berapapun yang diinginkan lepas kasih. Pun, bandit ini juga bekerja sama dengan legislatif pembuat undang-undang. 

Cara kerjanya melalui penyuapan kepada para pejabat yang juga mendidik mereka untuk tidak peduli kepada kepentingan rakyat dan mementingkan diri bahkan kelompok. Budaya saling menyuap menyebabkan pejabat itu terbiasa mendapatkan keuntungan dengan tidak perlu bekerja keras, pun tidak perlu lagi merasa bahwa cara kerja yang diajarkan bandit-bandit itu sungguh merugikan rakyat. 

Cara kerja Neokolonialisme ini dipraktekan di berbagai negara bekas jajahan seperti Indonesia ini. Indonesia mempraktekkan itu terhadap pejabat Papua dan rakyat Papua dan itu ciri-ciri negara penjajah yang berwatak neokolonialisme-imperealisme.

Oleh karena itu, pada dasarnya segala bentuk penghisapan dan penindasan terhadap Papua dan orang Papua harus dilenyapkan dari muka bumi ini, sebab membuat manusia yang terhisap menjadi sengsara dan teraniaya. Watak negara yang merugikan banyak orang merupakan mental penjajah. 

Negara penjajah akan merekayasa masalah sosial tentu saja dengan uang tapi juga dengan moncong senjatanya. Para pelaku pelanggaran HAM pun mendapatkan keringanan atas kelakuan buruknya. Bagaikan pisau tajam kebawah tumpul keatas, seperti peristiwa penembakan 4 siswa di Kabupaten Paniai Papua, 2014; jelas-jelas pelakunya TNI/POLRI dan proses hukum terhadap pelakunya membiarkan begitu saja sampai detik ini dan masih banyak peristiwa sejenisnya di Papua tumpul dalam proses pengadilan. 

Negara, sedikitpun nuraninya tidak dipakai. Dalam hal ini tidak saja pelaku penegak hukum yang tidak punya hati nurani tetapi orang-orang yang memperkarakan juga tidak punya otak dan hati nurani dan itu praktek hukum Indonesia hari ini.

Satu sisi, budaya 'sosial komunal' yang paling tinggi sesama manusia budaya dari turun temurun dikalahkan oleh budaya kapitalisme yang mengutamakan untung-rugi. Budaya musyawarah yang beradab-adab telah ada dalam masyarakat budaya pun digeser dengan budaya untung rugi dari kapitalisme. Itulah pengaruh budaya kapitalisme dalam kehidupan rakyat Papua yang dikomsumsi oleh Indonesia barulah mempraktekkan diatas tanah dan orang Papua.