KORUPSI, kolusi dan pungli merupakan dalam satu nafas sebab ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan bangsa, lagi pula mengakibatkan high cost economi yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing business umum masyarakat. Semuanya demi keuntungan untuk memperkaya diri (penguasa) dan para kolega. Akibat itu timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya (kapitalis) dan golongan miskin (wong cilik) yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak.
Dalam konteks ini, saya sering mengatakan korupsi itu salah satu  penyakit penguasa yang ganasnya menggeroti kesehatan masyarakat seperti "penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia". Tidak ada orang yang beranggapan bahwa penyakit kanker itu merupakan organisme tubuh manusia. Para alhi kesehatan dan kedokteran diseluruh dunia pun tak ada hentinya mencari obat dan cara melawan kanker, namun usaha mereka sampai sekarang belum berhasil tuntas, lagi pula usaha itu tidak dihentikan. Demikian pula dengan korupsi. Kalau dapat dibenarkan pendapat saya bahwa korupsi itu adalah penyakit penguasa, maka wajiblah masyarakat mencari obat serta cara untuk memberantasnya. Apabila obat atau cara itu sekarang belum temukan, maka usaha masyarakat untuk menemukannya harus diteruskan dan didukung oleh berbagai lembaga sampai akhirmya masyarakat berhasil.
Argumentasi tadi bahwa korupsi merupakan salah satu masalah paling urgen dalam bernegara  dan satu virus perubahan bagi masyarakat dan bangsa itu sendiri. Paling menarik lagi, itu ketika diperhatihan masa ESBEYE DAN JOKOWI terakhir ini. Sewaktu negara miskin terperosok ke dalam kesulitan ekonomi yang semakin dalam kehancuran dan sosial yang timbulkan oleh korupsi yang makin meluas tak dapat di hindari ataupun di maafkan.
Di Indonesia korupsi makin lama makin menjadi biang keladi dalam pemberontakan rakyat dan kampanye-kampaye umum. Bahwa korupsi sekurang-kurangnya mengutungkan beberapa orang yang duduk dalam kekuasaan, membuatnya menjadi suatu masalah yang sulit diatasi. Namun, banyak pemimpin dan pejabat pemerintah di negara ini ingin lebih baik dalam mengkendalian menipuan, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penghindaran pajak, sogok dan bentuk-bentuk tingkah laku buruk lain yang tidak halal. Dan para pemimpin negara menaruh perhatian ini adalah anggota--anggota legislatif dan pucuk-pucuk pimpinan eksekutif.
Pada konteks lain, tingginya biasa politik yang dikeluarkan kepala daerah selama pencalonan juga memicu tindakan korupsi. Korupsi bukan semata-mata dipicu keserakahan oknum. Saat kepala daerah diisi orang-orang politik dan orang politik itu masuk didunia politik dengan membayar, termasuk membayar pemilih, ia sedang memperlakukan jabatannya sebagai komoditas. Dan saat menjabat, ia harus mencari dana untuk mengembalikan modal yang digunakannya saat kampanye politik.
Kondisi ini sulit untuk dihentikan masyarakat pun sebenarnya menikmati "penyuapan" yang dilakukan calon kepala daerah saat pemilihan berlangsung. Kalau kondisi ini tak segera diatasi terus-menerus, kita akan dihadapkan dalam situasi politik yang mahal. Hal lainnya adalah para pemegang posisi penting dalam angkatan kepolisian, bea cukai, kantor-kantor pajak, kementrian-kementrian yang membindangi barang dan jasa serta badan-badan pengatur. Mereka bukanlah naif, mereka mengakui bahwa korupsi tak pernah dapat dihapuskan seluruhnya, dan mereka tidak beranggapan bahwa korupsi tidak dapat diobati sekali pukul seperti halnya polio di obati dengan vaksin. "Berburu koruptor saat ini masih seperti berburu nyamuk, belum sampai memberantas demam berdarah atau malaria. Belum dicari penyebabnya. Tetapi, bukan berarti berburu nyamuk tidak penting.***Semoga!
Jakarta, 16 Januari 2018
Penulis: adalah mahasiswa asal kab. Lanny Jaya dan sedang menempuh study pascasarjana di Universitas Nasional Jakarta.
