Bisa kita ketahui, dulu pernah terjadi misunderstanding terkait pemahaman Pancasila dan Islam. Padahal sudah jelas Islam Sebagai Agama dan Pancasila sebagai Ideologi, mungkin hanya pada kepentingan individu dan kelompok politik yang memperuncing itu. Pancasila bisa menyatukan keragaman yang ada di Indonesia seperti suku, agama, ras, maupun budaya.
Pada dasarnya keberagaman suku bangsa, bahasa, dan budaya di Indonesia lahir lebih dulu ketimbang negara Indonesia. Bahkan dalam substansinya Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam, namun coba para pemain politik memperkeruh situasi saja yang mencoba membuat rekayasa politik identitas.
Politik identitas hanya akan, memplot-plotkan masyarakat dan terus menjadikan kubu-kubuan, elit politik menggunakan itu, untuk memperoleh suara dan simpatisan sebanyak mungkin. Menuju Pemilu 2024, membuat situasi politik yang mulai memanas, banyak elit atau Parpol membuat rekayasa sosial mengarahkan masyarakat kepada politik identitas, mencoba menjadikan perpecahan.
Perpecahan antara suku, ras, agama, dan termasuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan juga ormas Islam, karena penduduk Indonesia mayoritas muslim dan banyak ormas Islam Seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), Mathla'ul Anwar (MA) dan lain sebagainya.
Dalam Kondisi Politik, yang mulai memanas, jangan sampai Islam dipolarisasi dalam kepentingan elit. Karena hal itu, kondisi sekarang menuai berbagi respon termasuk dari NU. Melihat tanggapan ketum PBNU Gus Yahya minta parpol tak eksploitasi NU untuk kepentingan politik dilansir dari jawapos.com (26/5).
Beliau menegaskan bahwa Parpol jangan menggunakan Politik Identitas, Seperti Agama, termasuk Identitas NU, Beliau juga menegaskan NU itu untuk Umat dan Bangsa Bukan untuk Parpol, jadi jangan gunakan NU menjadi Senjata dalam Politik, ke khawatir akan membuat situasi politik yang tidak sehat.
Politik IdentitasÂ
Secara teoritis, munculnya politik identitas merupakan phenomena yang disebabkan oleh banyaknya factor seperti, aspek structural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi saat ini yang telah memberikan alasan pembenaran politik upaya pemisahan diri sebuah kelompok primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik.
Menurut Cressida Heyes, politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam penegertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukanya pengalam-pengalama ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok social tertentu,(Josep: 2018).
Dalam perakteknya, lahirnya dari rasa yang dimiliki sama seperti ras, suku, agama dan budaya menjadi tanda atau bentuk identitas dalam kelompok, situasi ini menjadi efektik, karena symbol ini pasti dimiliki oleh semua orang, dan dimanfaatkan elit politik dalam menjaga keukauatan, apalagi digunakan dalam ritme perpolitikan, yang disebut politik identitas.Â
