Indonesia salah satu negara terbesar yang menggunakan sistem Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi---baik secara langsung atau melalui perwakilan---dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Daerah-daerah yang melakukan pesta Demokrasi bisa disebut juga dengan kontestasi politik.
Pada kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Indonesia, cukup menarik dengan kondisi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sekarang pilkada berlangsung dalam konteks wabah yang terus menyebar dan menyebabkan seluruh aspek kehidupan masyarakat tersendat-sendat.
Mengakibatkan kondisi Negara yang mengalami resesi ekonomi, yang disebabkan oleh COVID-19 membuat kondisi terjebak dalam pusaran Pandemi. Hal ini mengakibatkan supply and demand tidak stabil yang tentunya kondisi ekonomi Indonesia biasa kita lihat dalam kuartal ke III mengalami resesi walaupun bisa dikatakan tidak terlalu parah dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnya.
Tentunya di Provinsi Banten ada beberapa kabupaten dan kota yang akan melakukan kontestasi politik atau bisa disebut juga pesta Demokrasi dengan Susana yang baru, tentunya hal ini akan mempengaruhi gaya dalam merumuskan strategi dan taktik dalam memenangkan pesta demokrasi tahun 2020.
Maka para kandidat yang bertarung dalam gelanggang kontestasi politik, jangan hanya terfokuskan untuk bagaimana memenangkan kursi kekuasaan. Namun harus memikirkan langkah-langkah konrkret untuk menunjukkan arah perubahan yang lebih baik, maka banyak PR yang harus dikerjakan oleh para kandidat dalam pemulihan ekonomi di tingkat Regional untuk bagaimana bisa menopang stabilitas ekonomi Indonesia.
Sebagai kandidat para calon kepala daerah harus mempunyai beberapa kosnsepi yang matang terhadap pemulihan ekonomi nasional yang di topang Dari tingkat regional.Â
Pemulihan ekonomi harus sustainable dan kontekstual maupun aktual, karena sampai detik ini provinsi Banten masih berada di peringkat  pertama dalam pengangguran. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di Tanah Jawara sebesar 8,01 persen atau sebanyak 489.216 orang kurang lebih.
Maka PR Kandidat dalam Membantu Pemulihan Ekonomi harus dimulai dari tatanan mikro yang sustainable karena Perubahan adalah esensi dan pertanda kehidupan. Oleh karenanya, Menolak Perubahan sama saja Menginginkan Kematian. Rentetan beberapa poin PR yang harus diperhatikan oleh para kandidat yang nantinya menjadi pemenang dalam gelanggang kontestasi politik.
Pertama, dari dunia usaha, industri-industri keuangan, perbankan, pasar modal, barang-barang konsumsi, ekspor, Pendidikan, teknologi informasi dan seterusnya, harus berubah lebih adaptif dan kompetitif dalam dunia pasar, damapak jika menghindari persaingan maka kehancuran yang akan diperoleh. Tindakan yang Absurd jika kita mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah.
Jadi fokus yang harus dilakukan saat ini, setidaknya sampai pertengahan tahun , seharusnya bukan menghindari krisis, melainkan menanggulangi virus sembari menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha agar tidak mati duluan di tengah pandemi yang panjang ini.
Kedua, Digitalisasi semua tatanan sosial ke tingkat Desa sekalipun, untuk bagaimana bisa menyalurkan mix promotion dalam teknologi dan literasi digital harus sampai ke masyarakat yang ada di pelosok. Agar masyarakat bisa mengoperasikan Platforms Ecomart tingkat Desa/kelurahan atau Kecamatan. Lebih mengoptimalkan Pasar di Marketplace Mendorong pelaku usaha Startup.
Sudah tepat kiranya program pemulihan ekonomi nasional yang difokuskan kepada UMKM, semangat dan optimisme yang diberikan kepada masyarakat memiliki jiwa entrepreneurship dalam mempertahankan hidup. Pandemi seperti ini mengajarkan kita betapa pentingnya perjumpaan dan betapa pentingnya komunikasi, dan berapa pentingnya teknologi.
Maka birokrasi yang ada di tingkat Regional mampu mengoptimalkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang titik nadirnya kepada pelaku usaha yang padat Karya bukan padat modal, sungguh sangat disayangkan ketika kebijakan yang diambil pemerintah provinsi Banten dalam mendorong PEN malah lebih terlihat kepada Padat Modal bukan padat karya terkait pembangunan sport center, maka para pemimpin daerah yang sekarang berada dalam gelanggang demokrasi harus mampu memberikan formulasi yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
