Mohon tunggu...
Uce Prasetyo
Uce Prasetyo Mohon Tunggu... -

Tertarik diskusi untuk pembelajaran hidup dan saling memberi manfaat.

Selanjutnya

Tutup

Politik

DPR vs DAHLAN ISKAN. DPR kau JUAL, Rakyat BELI.

25 Oktober 2012   08:30 Diperbarui: 24 Juni 2015   22:24 961
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Genderang perseteruan ("perang") anggota DPR mulai terdengar di tabuh dan di arahkan kepada Pak Dahlan Iskan, menteri BUMN, atas sepak terjangnya.

Genderang "perang" oleh DPR itu tersulut bisa jadi karena :

Rasa terusik kepentinganya, Rasa ketersinggungan, Rasa ketidak senangan atas pamor / simpati rakyat yg mulai naik ke DI, dan sebaliknya pamor DPR tenggelam, Rasa iri untuk mejatuhkan tokoh-tokoh yang berpotensi mengalahkan tokoh partainya dalam kompetisi menjadi Presiden 2014, atau: gabungan dari 4 hal di atas.

Dari pemberitaan media terutama media MERDEKA.COM saya baca sering media ini memberitakan DI dari sudut pandang (pemilihan kata) negative, dan pada tulisan (pemberitaan) yang sama, seringkali tidak diberitakan konfirmasi dari pihak terkait.

Topik pertama yang hendak di perkarakan (dikonfirmasikan/koordinasikan) oleh DPR komisi VII adalah laporan audit BPK yang menyatakan bahwa karena PLN tidak menggunakan gas pada pembangkitnya mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 17 triliun 2009 dan Rp 19,7 triliun pada 2010.

Terhadap laporan BPK tersebut, beberapa anggota DPR dan media tertentu lebih memilih pemakaian kata yang bombastis (sudut pandang negative), yaitu PLN merugikan negara 37 Trilyun, atau tengok judul pemberitaan merdeka.com yaitu "Dibawah komando Dahlan, PLN rugikan negara Rp 37 Trilyun".

Terkait laporan audit BPK tersebut, DPR komisi VII mengundang Menteri ESDM, dan menteri BUMN Dahlan Iskan untuk RDP pada Senin tgl 22 Okt 2012 kemarin lusa. Pada tahap ini, apa yang dilakukan DPR adalah hak nya, masih dalam koridor konstitusi dan kewajaran. DPR bermaksud meminta penjelasan seperti yang di ucapkan wakil ketua komisi VII, Bpk. Effendi Simbolon yaitu ":

"Sebenarnya yang kami harapkan adalah Dahlan Iskan yang kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendy Simbolon di Gedung DPR,Senin (22/10).

DPR ingin mendapat penjelasan langsung dari Dahlan terkait masalah ini. Apalagi, anggaran yang dikeluarkan oleh BPK untuk melakukan audit ini cukup besar yakni Rp 2 miliar. Menurutnya, BPK ingin meneruskan kerugian ini ke audit investigasi.

"Untuk verifikasi ya kenapa terjadi itu, kenapa terjadi kerugian. Kenapa sampe sekarang tidak ada pembenahan. Ini ada apa, ini yang kita ingin verifikasi," jelasnya.

Namun kalimat tersebut, juga di barengi dengan "statemen bersayap" yang dari sudut pandang politik, bisa di tebak arah dan tujuanya kemana, berikut adalah statemen anggota DPR :

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun