Sudah lazim bagi masyarakat umum bahwa memperoleh pekerjaan merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Selain mendapatkan uang, ia juga mendapatkan status social. Apalagi di lingkungan masyarakat yang komunal seperti Indonesia -- suku Jawa-. Coba lihat saja, ketika kita bertemu sanak saudara atau seorang teman yang lama tidak bertemu, pertanyaan klise yang hampir selalu ditanyakan setelah "apa kabar", "kerja di mana".
Pertanyaan "kerja di mana" ini hampir sama horornya dengan pertanyaan "kapan nikah".  Pertanyaan "kerja di mana" merupakan salah satu cara  orang Indonesia mengidentifikasi terkait dengan status social, tingkat kesuksesan, jumlah penghasilan --dengan cara tebak-tebakan-, dan bagaimana kondisi teman atau sanak saudara tersebut untuk diperbandingkan dengan seseorang yang mereka banggakan, entah itu pacar, saudara atau bahkan dengan dirinya sendiri --ya, memang sudah riya' sejak ada dipikiran sih-.
Bagi orang Barat --Bule- yang memiliki budaya menjaga privasi seseorang, kejadian di atas tidak akan pernah terjadi, karena hal itu bagi budaya mereka tidak memiliki etika kesopanan dan melanggar privasi seseorang. Tetapi bagi orang timur --khususnya Indonesia- privasi adalah urusan nomer sekian, karena komunalitas harus tetap di atas kepentingan privasi --bahkan ketika dirjen catatan sipil "menjual" data kependudukan kita kepada perusahaan fintech, kita merasa tenang-tenang saja dan tidak merasa terganggu dengan hal itu-.
Hal ini disebabkan oleh salah tafsir kita oleh pembelajaran guru kita di sekolah yang mengatakan "kita harus menjunjung tinggi  kepentingan umum di atas kepentingan pribadi", hingga kepentingan privasi kita rela untuk ditelanjangi.
Bagi para kaum pengangguran musim pandemic covid-19 seperti ini merupakan anugerah terindah yang pernah ada, sejauh masa-masa menganggur yang ada.  Bagaimana tidak, kampanye  yang digaungkan oleh Pemerintah "tetap di rumah saja" untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ditafsirkan "tidak boleh bekerja" alias menganggur adalah solusi terbaik menghadapi covid-19.
Peristiwa ini adalah momen terbaik yang didapatkan oleh para pengangguran  sebagai momen kenaikan derajat pengangguran. Bahkan di saat pandemic covid-19 ini, 2 juta pengangguran di Indonesia mendapatkan intensif yang tak main-main dari negara.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta "pengangguran" di negeri ini. Jumlah itu dibagi dalam empat manfaat, biaya pelatihan sebesar Rp3-7 juta, biaya sertifikasi Rp0-900.000, insentif (gaji) pasca pelatihan Rp500.000, pengisian survey (3Rp50.000).
Wow, amazing. Â Ketika semua orang tidak dapat bekerja di luar rumah dan tidak memperoleh penghasilan, justru pada momen tersebut adalah para pengangguran di negeri Indonesia mendapatkan "durian runtuh" berupa uang insentif dan kenaikan derajat dengan cukup di rumah saja sambil rebahan di depan gadget.
Bahkan  menjadi sesuatu yang lazim menganggur yang dilakukan oleh semua orang, yang artinya menganggur bukanlah sesuatu yang tabu lagi.  Dan terhindar untuk waktu yang cukup lama dari pertanyaan "kerja di mana".  Betapa indahnya untuk para pengangguran di musim Covid-19 saat ini.
Belum lagi, musim pandemic yang hadir ditengah-tengah hari raya umat Islam, telah menyelamatkan para pengangguran dari pertanyaan "kerja dimana sekarang?" betapa pandemic telah membawa berkah yang cukup besar bagi para penganguran, meskipun bagi sebagian orang pandemic ini menjadi bencana yang diharapkan segera berlalu untuk dapat beraktivitas seperti sedia kala.
Masa-masa indah kesetaraan derajat pengangguran dan orang yang bekerja  harus berakhir juga ketika presiden pad awal bulan Juni 2020 mengumumkan bahwa Negara Indonesia bersiap untuk menghadapi "new normal atau normal baru". Masa-masa kesetaraan yang indah tersebut berubah menjadi kepanikan masal bagi pengangguran tatkala banyaknya pengangguran lain yang gagap kondisi "normal baru" ini, yang mengakibatkan mereka berebut lowongan pekerjaan.
