Dari sini dapat dilihat, paparan LBH sangat kontradiktif dengan realita di lapangan. Terlebih sejak awal, Anies menekankan pentingnya mengembalikan air ke dalam bumi, bukan mengalirkan ke hilir sambil terus menggencarkan pengerukan lumpur melalui program grebek lumpur.
4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif.
LBH Jakarta mestinya mau sedikit menjejakan kaki ke Kampung Akuarium, Kamapung Kunir atau Kampung Susun Tumbuh Cakung yang dihuni eks gusuran Kampung Duri lalu bertanya pada penghuninya. Gubernur Anies adalah satu-satunya gubernur GKI yang memberikan tempat tinggal untuk para korban gusuran era sebelumnya.
Bagaimana mungkin Anies melakukan penggusuran secara sewenang-wenang, apalagi sampai melanggar HAM, sedang korban gusuran era sebelumnya saja mendapat perhatian serius. Sekali lagi asumsi LBH Jakarta tidak mengacu pada fakta dan data di lapangan.
5. Ketidak seriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Poin ini sangat subjektif karena tolok-ukurnya hanya anggaran, bukan kasus perkasus. Pertanyaan paling sederhananya adalah, adakah warga miskin Jakarta yang tidak mendapat bantuan dan perlindungan hukum? Coba LBH Jakarta ungkap data, ada berapa kasus warga miskin yang kesulitan mengakses bantuan hukum?
6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta.
Sejak kapan warga Jakarta mudah memiliki rumah di Jakarta? Ini problem klasik yang justru sedang diurai dengan konsep penataan kampung dan penyediaan rumah DP 0 persen. Namun kemudian mendapat hambatan dan tantangan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan program ini terlaksana dengan baik.
Sungguh pun demikian, Gubernur Anies tetap melaksanakn janjinya dengan menghadirkan ribuan unit rumah DP 0 persen. Secara politik, realisasi janji Anies jauh lebih baik jika dibandingkan dengan janji-janji politik para pemimpin sebelumnya. Ada perubahan target, tentu karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kita berharap LBH Jakarta mau membaca laporan hasil kajian Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dengan judul “Wajah Baru Pesisir Jakaarta”. Dari kajian itu Gubernur Anies merancang kebijakan penataan kawasan pesisir dengan penekanan khusus pada integrasi menyeluruh, menuntaskan persoalan yang ada dengan pendekatan multisektor dan multidisipliner.
Tentunya program ini tidak selesai dalam semalam. Namun tapakan dan tahapan penataan yang telah dilakukan dan saat ini terus berjalan, adalah bukti konkret keberpihakan Anies pada masyarakat pesisir Jakarta.
8. Penanganan pandemi yang masih setengah hati.
Jika poin dibaca oleh mereka yang memperhatikan penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI bersama jajaran Forkominda, termasuk TNI/Polri, mungkin LBH Jakarta harus “cuci muka”. Sebab LBH Jakarta mengabaikan sederet fakta ini.
Pertama, di awal pandemi, DKI yang paling sigap mengeluarkan berbagai kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya pembetasan transportasi publik untuk lalu-lintas warga dengan tujuan menekan laju sebaran vuirus penanganan. Kebijakan ini dikeluarkan sebelum pemerintah ousat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
