[caption id="attachment_278570" align="alignnone" width="641" caption="foto facebook.com / indonesiatanahairku"][/caption] Sebelumnya saya pernah memuat tulisan tentang,"Lembaga DPR Beralih Jadi Lembaga Percobaan dan Penghiburan". Nah, saat ini sudah diambang pintu untuk pelaksanaan pemilu legislatif. Dari ribuan calon legislatif tersebut, ada yang namanya cukup populer dan ada yang sama sekali tak pernah terdengar namanya. Ya, mereka adalah para artis, pengusaha, tukang cendol, mantan tukang parkir, pengacara hingga pengangguran yang ikut menjajal peruntungan di kancah politik tersebut. Dengan partisipasi artis, pengangguran, yang berlatarbelakang bukan seorang politisi yang mencoba-coba terjun ke dunia politik dengan mencalonkan jadi legislatif, sehingga saya berargumen seolah-olah Lembaga Pengawasan, Pembuat Undang-undang itu benar-benar seperti lembaga percobaan, lembaga penghiburan. Terlepas dari hak setiap warga negara untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, hal ini perlu dicermati dan direnungkan bersama, bahwa sebenarnya DPR/DPRD itu bukanlah kedudukan atau pekerjaan yang enak. DPR/DPRD itu adalah kedudukan yang seharusnya diduduki orang-orang yang profesionalitas, pengabdia, dan berkualitas di semua komisi-komisi, karena lembaga legislatif itu adalah lembaga pengawasan birokrasi pemerintahan, lembaga penyusun kebijakan/undang-undang dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun APBD. Dengan fenomena ini, saya geleng-geleng kepala, dan membayangkannya bagaimanakah arah negara ini kedepannya jika diisi oleh orang-orang yang mengandalkan popularitas saja. Memang, pada dasarnya tidak salah jika para artis mencoba untuk terjun ke dunia politik.Tapi, maklum tugas legislator tidaklah mudah. Karena yang kita tahu, para artis, sebagian besar dari mereka jauh dari panggung politik. Bukan tidak mungkin jika mereka ‘buta politik’, walau ada beberapa orang saja artis yang lumayan punya rasionalitas politik yang baik seperti Rieke Dyah Pitaloka (Oneng) dan Tantowi Yahya. Tapi artis yang terjung ke dunia politik (caleg) tak bisa juga disalahkan. Umumnya, mereka justru dipinang oleh partai politik. Partai politik beralasan, dengan modal popularitasnya sebagai artis diharapkan peluang untuk mendulang dukungan dari rakyat walau mengesampingkan elektabilitas partai. Bukan perkara mudah untuk lolos menjadi anggota legislatif. Para Caleg harus kampanye agar dipilih oleh rakyat. Dari total caleg 6.576 orang, hanya 560 yang akan terpilih menjadi anggota DPR RI yang duduk di kursi Senayan. Para caleg harus merogoh kantong lumayan besar untuk ongkos kampanye dan lain-lainnya. Besarnya ongkos politik untuk menuju senayan, seolah-olah menjadi ajang bisnis. Para caleg berpikir bahwa pengeluaran yang cukup besar itu akan terbayar semuanya setelah duduk menjadi anggota DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR adalah Rp 54,9 juta per bulan (ketua) dan Rp 51,5 juta per bulan (anggota). Jika ditotal pendapatan rutin selama 12 bulan (1 tahun) x 5 tahun = Rp 3,294 untuk ketua dan Rp 3,090 miliar untuk anggota. Jumlah ini masih ditambah beberapa tunjangan lain seperti fasilitas ke luar negeri, dana reses, uang sidang dan lain-lain. Jadi, rata-rata pendapatan yang duduk di Senayan itu bias dikatakan hampir 1 miliar per bulan. Siapa yang tidak tergiur? KONDOM BEKAS PAKAI BERSERAKAN DI GEDUNG DPR RI Seperti yang dimuat akun grup anonim "INDONESIA TANAH AIRKU" di media sosial Facebook dengan yang memposting tingkah laku oknum-oknum pengisi gedung senayan tersebut. Dalam postingan tulisan itu disebutkan; Wajah para sekretaris anggota DPR RI yang cantik-cantik dan seksi itu boleh memerah karena skandal seks antara anggota dewan dengan para sekretarisnya yang dilakukan secara kilat di toilet-toilet gedung DPR RI mulai tercium khalayak luas. Kebobrokan moral anggota dewan dan sekretarisnya dilakukan tanpa lagi malu-malu. Setelah lampiaskan napsu, seenaknya mereka buang begitu saja bekas bungkus pelindung (kondom) di tempat sampah toilet. Bagi anggota dewan dan sekretarisnya, skandal seks di toilet DPR kelihatannya jauh lebih aman dan nyaman dibanding diluar sana yang resiko gegernya lebih besar. Bagaimana tidak akan menjadi geger. Kamera wartawan ada dimana-mana, sementara sebagai wakil rakyat, wajah mereka begitu mudah dikenali. Salah langkah sedikit saja bisa jadi konsumsi berita publik yang berakibat dipecat karena pelanggaran etika. Maka seks kilat di area gedung DPR menjadi pilihan paling aman. Beberapa lokasi di area gedung DPR RI situasinya memang sepi, termasuk toilet-toilet dan ruang-ruang yang banyak kosong tidak terpakai. Situasi ini semakin mendukung aksi skandal mereka. Ketua DPR RI, Marzuki Ali, tidak menampik skandal ini. Tapi ia tak dapat berbuat banyak kecuali hanya meminta supaya tidak ada lagi kondom-kondom yang ditemukan di tempat sampah. Sebuah media ibukota melansir pernyataan pengamat politik, Karel Susetyo, bahwa gedung DPR yang luas memang rawan asmara seks dan perselingkuhan, banyak ruang kosong yang sepi dan jarang terpantau orang. “Gedung luas dan tempat sepi ini yang menjadi rawan. Ini kan masalah moral. Tentu harus dikembalikan ke parpol, biar parpol yang bertanggung jawab, kenapa bisa memilih caleg tidak bermoral”, tandas Susetyo. Media itu juga melansir data dari Badan Kehormatan DPR yang banyak menampung laporan dan aduan perselingkuhan antar anggota dewan ataupun dengan sekretarisnya. Aduan itu dilaporkan mulai dari suami atau istri para anggota dewan. Bahkan ada juga yang datang dari pihak luar yang mengetahui skandal seks di area gedung DPR. Skandal seks di lingkungan gedung DPR RI sudah bukan rahasia lagi. Petugas cleaning service yang bertugas di sana sudah bosan dengan penemuan kondom yang berserakan hampir di setiap sudut gedung. Bahkan seorang petugas cleaning service mengaku tidak sengaja pernah memergoki pasangan mesum di dalam toilet. Tapi, lima lembar uang seratus ribuan pun masuk ke sakunya, katanya sebagai uang tutup mulut. Kasus perselingkuhan sesama staf anggota DPR pernah diungkap Ivan Fadilla terkait Venna Melinda, istrinya yang diyakini Ivan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama anggota dewan. Dan karena sebab itu rumah tangga mereka akhirnya harus berpisah. RAKYAT JANGAN SALAH PILIH LAGI Maraknya parpol merekrut artis dengan mengandalkan popularitas, menjadikan bukti , bahwa selama 5 tahun sebelumnya tak ada parpol melakukan rekrutmen politik yang benar. Semua partai politik rata-rata merekrut kaderisasinya dengan instan, tanpa memperhatikan lagi elektabilitas partainya. Kemungkinan bsia saja karena ongkos politik di negeri ini sangat besar sehingga terjadi fenomena seperti saat ini, sehingga partai politik tersebut beralih menjadi “ajang bisnis”. Jika situasi partai politik dalam keadaan”ajang bisnis” seperti ini, maka tak bisa dipungkiri bahwa budaya korupsi itu akan susah punah dari negeri ini. Secara tidak langsung, partai politik membudayakan, mengajari, dan menumbukan budaya korupsi itu. Sehingga yang ada di dalam partai politik maupun di Legislatif tersebut adalah karakter-karakter orang bisnis dan politikus, bukan dengan karakter negarawan. Sebetulnya, bukan suatu alasan jika dikatakan susah mencari generasi bangsa yang punya karakteristik negarawan, tetapi karena ongkos politik yang sungguh mahal . Sehingga beralihfungsi menjadi bisnis politik yang diisi oleh orang-orang yang berduit walaupun tanpa kualitas. Dengan fenomena saat ini, diharapkan rakyat jangan salah pilih lagi, dan rakyat jangan mau tertipu daya lagi dengan buih-buih ucapan janji-janji para Caleg. Jadilah rakyat pemilih yang cerdas agar keadaan negeri Indonesia ini semakin lebih baik. Pilihlah Caleg yang benar-benar negarawan, profesionalitas untuk duduk nantinya sebagai Lembaga Pengawasan pada Pemerintahan Indonesia ini kedepannya. Saya yakin jika Lembaga Pengawasn (DPR) kita ini benar-benar berkualitas, jujur, tidak ada niat korupsi, dan pro rakyat, yakinlah pemerintahan Indonesia ini akan bersih dari permainan-permainan kotor, korupsi maupun pungli . Ingat, Jadilah Pemilih yang Cerdas. Salam Demokrasi ! Tulisan ini juga dimuat di http://medan.tribunnews.com/
