Mohon tunggu...
Tulus Santoso
Tulus Santoso Mohon Tunggu... Warga Tangerang Selatan

Kicau mania tingkat dasar yang mendambakan tuanya di kampung dengan 50 ekor sapi, 10 kolam ikan lele, dan beberapa ayam kate

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Politik Uang di Pilkada Tangsel 2020

21 November 2020   01:32 Diperbarui: 21 November 2020   01:47 205 7 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Politik Uang di Pilkada Tangsel 2020
Sumber: Survei Indikator, 2020

Sekitar empat hari lalu (17/11/2020) Saya mengikuti rilis survei Pilkada Tangsel oleh INDIKATOR yang berjudul "Dinamika Elektoral Pilwakot Tangsel: Dilema Partisipasi Pemilih di Era pandemi". Ada temuan yang menurut Saya menarik selain soal perolehan elektabilitas masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangsel periode 2020-2024.

Temuan yang menurut saya membangun optimisme mengenai mimpi hadirnya sebuah pemerintahan yang bersih (clean government) adalah bahwa sebanyak 61,9% warga Tangsel menghendaki lahirnya pemimpin yang jujur, bisa dipercaya dan bebas dari korupsi. Hal ini bisa jadi merepresentasikan kekecewaan publik pada maraknya pejabat, baik di level pusat maupun daerah yang tidak amanah dan kerap kali berlaku korup. Bahkan, di Kota Tangsel, suami dari walikota tersandung kasus korupsi.

Namun optimisme ini kembali menciut setelah Mas Burhanudin memaparkan slide mengenai money politic. Rupanya, ada anomali dari hasil survei tersebut. Meskipun masyarakat Tangsel menginginkan hadirnya pemimpin yang bersih, namun tingkat toleransi mereka terhadap "politik uang" sangat tinggi.

Ada sebanyak 56,8% menyatakan wajar atau lumrah bila ada pasangan calon yang memberi uang agar warga memilih dirinya. Disisi lain terdapat 43,2% warga Tangsel yang tidak bisa menerima hal tersebut dan menganggapnya tidak wajar.

Celakanya, tingkat toleransi warga Tangsel terhadap politik uang semakin hari semakin tinggi. Bila pada Bulan Agustus hanya ada 35,3% warga yang bisa menerima politik uang, maka mendekati hari pencoblosan jumlahnya terus meningkat (51,1% pada Oktober dan 56,8% di awal Nopember). Sedangkan jumlah masyarakat yang menolak politik uang justru mengalami penurunan (62,7% di bulan Agustus, 48,4% Oktober, dan 43,2% di awal Nopember).

Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan dan memberikan ruang "inisiatif" bagi setiap kandidat untuk bertempur dengan "guyuran uang" di akhir-akhir menjelang hari pencoblosan. Karena memang secara data menunjukkan bahwa masyarakat Tangsel terbuka untuk menerima datangnya rupiah ke depan pintu rumah mereka.

Meskipun demikian, entah benar atau tidak, sebanyak 79,2% publik Tangsel menyatakan bahwa uang pasti akan diterima tapi tidak akan mempengaruhi pilihannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa politik uang tidak akan berdampak besar pada kontestasi Pilkada di Tangsel.

Tapi sayangnya, warga Tangsel belum mampu membuktikan bahwa mereka tidak bisa dibeli. Belum ada hasil survei yang memang mampu memberikan kita bukti secara nyata bahwa dalam hajatan pilkada-pilkada sebelumnya mereka mampu membodohi kandidat dengan menghabiskan uang mereka tapi tidak memberikan suaranya kepada Si Pemberi uang.

Memang susah bagi kita untuk mengakui bahwa kita memilih karena telah diberikan uang. Mungkin rasa malu menjadi penyebab apa yang disampaikan kepada para surveyor berbeda dengan fakta sebenarnya, meskipun data mereka dirahasiakan oleh peneliti.

Kesuksesan politik uang juga terletak pada kemampuan tim sukses pasangan untuk "meletakkan" uang dengan tepat. Tidak sedikit kontestan politik yang sudah menggelontorkan uang demikian banyak tapi tidak terpilih.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN