Mohon tunggu...
Tulus Santoso
Tulus Santoso Mohon Tunggu... Warga Tangerang Selatan

Kicau mania tingkat dasar yang mendambakan tuanya di kampung dengan 50 ekor sapi, 10 kolam ikan lele, dan beberapa ayam kate

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan Pilihan

Tangsel Sedia Payung Sebelum Hujan

11 November 2019   16:30 Diperbarui: 11 November 2019   16:45 73 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Tangsel Sedia Payung Sebelum Hujan
Salah satusaluran air yang tidak berfungsi di Tangsel | Dokpri

Musim penghujan sepertinya sudah mulai nampak. Langit mendung dan guyuran air dari langit di kala sore  mulai mewarnai Tangerang Selatan (Tangsel). Drainase yang selalu menjadi masalah di Tangsel mulai dirapikan. Nampak dibeberapa ruas jalan, seperti jalan H. Nawawi Ciater, Serpong pekerja membuat drainase. Ini langkah yang bagus meskipun terkesan telat. Karena tidak jauh-jauh hari dipersiapkan oleh pihak Pemkot.

Perlu diketahui bersama, Tangsel merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir, khususnya dibeberapa titik tertentu ketika guyuran hujan turun. Pada 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel mengklaim dari 31 titik banjir kini tinggal 13 titik saja (Sindonews, 2018). Titik banjir tersebut antara lain ada di Ciater Permai, Perumahan BPI, Pamulang Indah, Pemulang Estate, Lembah Pinus, dan Komplek Japos. Kemudian titik banjir tersebut ada juga di Puri Bintaro Hijau, Arinda Permai, Jurangmangu Permai, Pondok Safari, Maharta, Pondok Kacang Prima, Komplek Deplu, Jalan Orcar Raya, Pemulang Asri Rosewood, dan kawasan Pesona Serpong. 

Pemkot sendiri telah menyiapkan revitalisasi dan pembuatan drainase dengan anggaran Rp.3 miliar pada 2018. Sedangkan pada tahun ini, penulis masih belum mengetahui besaran anggarannya. Tapi menilik dari permasalahan tahun sebelumnya, koordinasi terkait dengan persoalan drainase ini amat minim. Karena struktural Pemkot di level kelurahan saja tidak mengetahui terkait program drainase dan diperuntukkan diwilayah mana saja drainase-drainase tersebut.

Jika tahun ini polanya masih sama, maka pembangunan drainase tidak akan mengatasi tujuan utamanya, yaitu penyelesaian permasalahan banjir. Bahayanya, drainase hanya menjadi proyek pembangunan semata yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti kuasa pengguna anggaran dan kontraktor. Disisi lain, masyarakat yang setiap tahun terkena banjir tidak mendapatkan manfaat yang sesungguhnya.

Padahal, program mengatasi banjir ini harusnya sudah terkoordinasi dengan baik melalui musrenbang yang diusulkan dari bawah (masyarakat) Artinya pengalokasian anggaran dan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dibuat. Tapi bila masyarakat dan bahkan elite Pemkot di level bawah saja tidak mengetahui dengan pasti program ini, bagaimana kita yakin program tersebut akan tepat sasaran.

Selain model kebijakan yang terencana dengan pembuatan drainase, sodetan, dan tandon oleh Pemkot, "perang" terhadap banjir juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya dalam kasus banjir di perumahan-perumahan, ternyata salah satu penyebabnya adalah ulah warganya sendiri. Di mana saluran drainase yang ada tertutup sedimen lumpur, sampah, dan bahkan ditutup warga untuk pelebaran halaman rumahnya. Kondisi ini harus bisa dikoordinasikan oleh Pemkot melalui RT/RW dengan menggerakan warga melalui gotong royong. 

Budaya kerja bakti (gotong-royong) ini yang semakin hari semakin menghilang dari kehidupan masyarakat. Alih-alih kerja bakti membersihkan lingkungan, untuk membersihkan saluran air di depan rumahnya saja tidak dilakukan. Ada memang kelurahan-kelurahan yang menjalankan program ini, tapi sifatnya tidak masif dan tidak rutin. Jadi tergantung daerah, yang lurahnya aktif maka akan bagus pula kebersihan lingkungannya. Lomba bersih drainase juga digalakkan tapi gaung dan semaraknya tidak nampak. Program-program ini akhirnya hanya seperti "kosmetik" belaka. Ke depan perintah dari Pemkot harus tegas terkait dengan program-program gotong-royong ini. Kelurahan harus mampu membina lingkungannya. Bila perlu jabatan Lurah menjadi pertaruhan.

Memang anggaran selalu dikait-kaitkan ketika aparatur pemerintah, bahkan warga harus turun dalam kerja bakti. Tapi justru mental seperti ini yang harus didobrak untuk dilawan di tengah revolusi mental saat ini. Gotong royong itu esensinya kebersamaan. Yang sanggup tenaga maka berikan sumbangsih tenaganya, bagi yang punya perlengkapan bawa perlengkapannya, bagi yang punya uang berikan uangnya. Artinya saling melengkapi.

Anggaran Pemkot atau peran Pemkot dari aspek anggaran memang diperlukan tapi sifatnya tentu bukan untuk membayar uang lelah, tapi misalnya dalam konteks sarana dan prasarana seperti penyediaan gerobak sampah, penyediaan tempat sampah, dan pembangunan infrastruktur pencegah banjir.

Kemudian yang tak kalah pentingnya juga dalam mengatasi banjir adalah bagaimana Pemkot menata Ruang dan wilayahnya (RTRW). Hal ini sangat penting. Karena bila Pemkot tidak mempertimbangkan aspek RTRW, maka pembangunan akan berdampak buruk bagi lingkungan. RTRW sejatinya adalah alat kontrol bagi pemerintah agar pembangunan tidak menjadi buruk. Tapi dalam praktiknya, RTRW justru dijadikan celah dan dipakai untuk memfasilitasi orang-orang yang serakah akan materi. Akhirnya ruang terbuka hijau makin terbatas, daerah yang seharusnya bukan untuk perumahan justru menjadi perumahan. Dan penting untuk dicatat bahwa Tangsel merupakan surga bagi pebisnis properti. Hal-hal semacam ini harus diselesaikan sedari awal dan dibutuhkan komitmen kuat dari Pemkot.

Terakhir, alhamdulillah hujan sudah datang. Mari kita siapkan payung kita!

VIDEO PILIHAN