Mohon tunggu...
Tulus Santoso
Tulus Santoso Mohon Tunggu... Warga Tangerang Selatan

Kicau mania tingkat dasar yang mendambakan tuanya di kampung dengan 50 ekor sapi, 10 kolam ikan lele, dan beberapa ayam kate

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Tangerang Selatan dan Masalahnya

3 September 2019   23:15 Diperbarui: 3 September 2019   23:19 3150 0 0 Mohon Tunggu...

Tahun 2020 kita kembali memasuki tahun politik, khususnya bagi 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Jumlah tersebut terbagi menjadi 9 Pilkada Propinsi, 224 Pilkada Kabupaten, dan 37 Pilkada Kota.

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu dari 37 Kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Sebagian kandidat, meskipun malu-malu tapi sudah mulai menampakan diri melalui spanduk-spanduk di tiap sudut Tangsel. Sebagian lainnya menjadi pergunjingan di media massa dan grup WA smartphone kita.

Saya belum akan menulis mengenai siapa saja kandidatnya, akan ada berapa pasang calon, siapa yang terkuat, dan bagaimana komposisi koalisi partai politik. Saya akan memulainya dari permasalahan Tangsel itu sendiri. Apa sebenarnya masalah yang tengah dihadapi Tangsel saat ini?

Kalau kita perhatikan dengan kasat mata, sepertinya tidak ada permasalahan yang signifikan di Tangsel. Kualitas masyarakat urban yang tinggal di Selatan Jakarta ini terbilang sangat baik bila dilihat dari statistik. Ukuran yang bisa kita pakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel yang mencapai angka 81,17 (BPS, 2018). Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 71,39.

Berarti, warga Tangsel itu dompetnya tebal, terdidik, dan kesehatannya terjamin. Ketiga hal inilah yang merupakan dimensi dasar dalam pengukuran IPM. Apakah ini kemudian menjadi wujud sukses dari Pemkot Tangsel? Nanti dulu.

Terkait dengan isi dompet warga Tangsel, Pemkot sebenarnya tidak terlalu dipusingkan, karena hampir 50% warga Tangsel bekerja di Jakarta (Kompas, 27/8/2019). Sisanya terbantu dengan sangat gencarnya sektor properti menginvasi Tangsel dan mulai pindahnya perkantoran ke wilayah BSD dan sekitarnya.

Dari segi sekolah, permasalahan ada pada Pemkot bukan pada masyarakat. Misalnya, banyak bangunan SD yang tidak layak baik dari aspek bangunan maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Kemudian di jenjang SMP juga masih kekurangan sekolah negeri, termasuk sebarannya yang tidak merata di 7 kecamatan yang ada di Tangsel (Tangerangekspress, 26/2/2019).

Padahal, dengan ditariknya SMA/SMK ke Propinsi, daerah bisa lebih fokus mengurusi jenjang pendidikan di bawahnya, akan tetapi praktiknya masih jauh panggang dari api.

Dalam pengelolaan kesehatan, warga Tangsel sangat terbantu dengan digenjotnya Universal Helath Coverage (UHC). Tangsel juga menjadi kota pertama yang mendapatkan predikat UHC lebih dari 95% jumlah penduduknya (Tribunnews, 14/12/2018). Meskipun begitu, pengelolaan rumah sakit di Tangsel masih buruk.

Buktinya, RSUD Tangsel turun kelas dari tipe C menjadi D (Sindonews, 24/7/2019). Akses kesehatannya mudah tapi kalau pelayanannya tidak bagus tentu saja sangat membahayakan warganya.

Lantas apa yang dianggap bermasalah di Tangsel?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN