Pada Jumat (5/2/2021) lalu, pemerintah Indonesia menyatakan siap berjuang melawan diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan, perjuangan melawan diskriminasi sawit akan berhasil jika Indonesia dan Malaysia saling bekerjasama. Seperti diketahui, kedua negara berstatus sebagai penghasil dan pengekspor sawit terbesar di dunia. Indonesia di urutan pertama, sedangkan Malaysia di urutan kedua.
"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit, dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. Dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," kata Presiden Jokowi.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, PM Muhyiddin menambahkan, kampanye anti sawit selama ini tidak berdasar, bukan semata urusan pelestarian lingkungan hidup, melanggar aturan perdagangan bebas, dan berpotensi merugikan perekonomian kedua negara.
"Malaysia akan terus bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, terutama memperkasakan council of palm oil producing countries, dan inilah bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit, utamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta perkebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan juga di Indonesia," ujar PM Muhyiddin.
Di hadapan Presiden Jokowi, PM Muhyiddin juga mengungkap, Malaysia telah melayangkan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) pada 15 Januari 2021, di mana sudah lebih dulu dilakukan Indonesia pada 9 Desember 2019.
"Justru itu, saya telah memaklumkan kepada Bapak Presiden bahwa Malaysia juga telah memfailkan tindakan undang-undang di atas EU kepada 15 Januari 2021 di Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) sama seperti yang telah pun dilakukan oleh Indonesia pada Desember 2019 yang lalu," sambung PM Muhyiddin.
Perlu diketahui, kampanye anti sawit oleh Uni Eropa sebenarnya mencuat sebagai bentuk balasan terhadap kebijakan Indonesia yang menghentikan ekspor nikel ke luar negeri. Kebijakan resmi berlaku sejak 1 Januari 2020.
Kebijakan Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Sehingga pada 22 November 2019, Uni Eropa yang terdampak kebijakan menggugat Indonesia ke WTO.
Sekilas, aksi gugat-menggugat memang tampak hanya urusan Uni Eropa dan Indonesia. Namun demikian, sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar, Malaysia akhirnya turut merasakan dampak-dampaknya.
Oleh karena itu, dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang sama, mau tidak mau Indonesia dan Malaysia wajib bekerjasama. Barangkali Uni Eropa tidak sadar bahwa yang mereka ancam bukan cuma Indonesia, melainkan Malaysia serta negara lain penghasil sawit.
